Suara.com - Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta resmi mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.
Deklarasi tersebut dibacakan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik di lapangan Arcici, Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (11/3/2018).
"Dengan ini kami mencalonkan Haji Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia masa bakti 2019 sampai 2024," ujar Taufik saat membacakan deklarasi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra segera memutuskan Prabowo untuk diusung di Pilpres 2019.
"Kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra agar menetapkan menjadi keputusan Partai Gerindra demikian deklarasi ini diumumkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan kepada perjuangan kita," kata dia.
"Siap dimenangkan?" kata Taufik.
Deklarasi pencapresan Prabowo disambut teriakan ribuan kader Gerindra.
"Siap" kata ribuan kader.
Taufik pun menyerahkan surat keputusan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Merekam keinginan masyarakat, kesimpulannya adalah Jakarta perlu presiden baru. Oleh karena itu DPD, DPP, DPC ingin agar Ketua Gerindra dicalonkan sebagai presiden," kata Muzani.
Muzani menuturkan, saat ini Prabowo belum menyatakan keinginannya maju di Pilpres 2019. Prabowo, kata Muzani, masih memikirkan keinginan dari kader Gerindra.
"Memang pak Prabowo belum menyatakan apapun, tapi keinginan masyarakat, anggota, dan seluruh mengharapkan dan menginginkan dan memohon dalam pemilihan beliau bersedia dicalonkan," ucap Muzani.
"Beliau (Prabowo) berfikir apakah koalisi ini cukup, beliau masih berpikir apakah rakyat masih mendukung, beliau masih berpikir apakah Indonesia masih bisa menjadi indonesia yang sejahtera, tapi dukungan seluruh Indonesia untuk meyakinkan bahwa beliau berjuang tidak sendirian," sambungnya.
Usai deklarasi tersebut dan acara ditutup, Wakil Gubernur Jakarta yang kader Partai Gerindra Sandiaga Uno hadir di lokasi acara.
Dalam deklarasi tersebut Prabowo tak hadir, namun diwakilkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Berita Terkait
-
Sampaikan Laporan Akhir ke Prabowo, Komisi Reformasi Polri Serahkan Berkas 3.000 Halaman
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN