KPK Tetapkan Hakim dan Panitera PN Tangerang Sebagai Tersangka

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pasca operasi tangkap tangan terhadap tujuh orang pada Senin (13/3/2018) kemarin.

Keempat orang tersebut adalah Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus Tangerang Wahyu Widya Nurfitri, Panitera Pengganti PN Tangerang Tuti Atika, dua orang Pengacara Agus Wiratno dan HM. Salpudin.

"Setelah melakukan pemeriksaan awal pasca tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Hakim PN Tangerang secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Menurut Basaria, Agus dan Salpudin diduga memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu selaku Ketua Majelis Hakim dan Tuti selaku Panitera Pengganti PN Tangerang terkait gugatan perdata Perkara Wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/zo17/PN Tanggerang dengan pihak tergugat Hj. M, cs. Adapun tujuannya adalah agar ahli waris mau menandatangani akta jual beli melalui pemberian pinjaman utang sebelumnya.

Untuk memuluskan langkah tersebut, Agus dan Salpudin memberikan uang kepada Wahyu dan Tuti sebedar Rp30 juta.

"Pemberian dilakukan sebanyak dua kali, pertama pada7 Maret 2018 sebesar Rp7,5 juta dan kedua pada 12 Maret 2018 sebesar Rp22,5 juta," katanya.

Sebagai penerima, Wahyu dan Tuti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Sebagai pemberi, Agus dan Salpudin disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Baca Juga: KPU Tak Ikut Campur Urusan KPK Beri Status Tersangka ke Calkada