Suara.com - Polisi mengungkap kasus material palsu yang sudah beredar luas di pasaran. Dalam kasus ini, polisi juga membekuk para tersangka yang berjumlah 8 orang.
Kepala Subdit Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Sandy Hermawan mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari pihak perpajakan.
"Setelah laporan masuk, kami lakukan penyelidikan," kata Sandy di Polda Metro Jaya, Selasa (20/2/2018).
Delapan tersangka yang dibekuk berinisial DJ, HHK, IS, AS, AF, AT, PA, dan ZF. Para tersangka dibekuk di sejumlah lokasi berbeda yakni di Jakarta, Bogor dan Bandung.
Selama melaksanakan aksinya, para tersangka membentuk dua kelompok. Bisnis penjualan materai palsu juga sudah dijalani para tersangka sejak tahun 2015.
"Materai 6000 itu dijual oleh mereka Rp 1.500 itu," ungkapnya.
Sandy menambahkan, para tersangka sudah memasok materai palsu 3ribu dan 6ribu di hampir seluruh daerah. Bahkan, penjualan materai ini dilakukan secara daring.
"Kami sudah memeriksa Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Karena ketiga online shop itu tempat jualan para pelaku," jelasnya.
Melalui aksi pemalsuan materai ini, negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp6 miliar.
Baca Juga: Sudan, Badak Putih yang Pipis pun Dikawal Tentara Itu Mati
"Ini yang saya pegang ada 25 ribu materai 6000 dijual pelaku Rp 1500. Yang seharusnya dijual oleh negara Rp6000. Dikalikan saja 25 ribu materai dengan harga normal Rp 6000, ketemu harga Rp 150 juta. Dan harusnya itu masuk ke kas negara," kata Kasubdit Forensik dan Barang Bukti Direktorat Intelejen Perpajakan Joni Isparianti.
Joni juga menganggap para pelaku sudah sangat piawai untuk memalsukan materai. Sebab, apabila dilihat secara kasat mata, materi palsu yang dibuat hampir mirip materai resmi yang dikeluarkan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
"Kalau yang asli dikeluarkan Peruri. Ada hologramnya, kelihatan kalau dilihat, tapi yang palsu ini tidak," tuturnya.
Melalui pengungkapan kasus ini, polisi menyita berbagai barang bukti berupa satu unit mobil Datsun Go, 63.800 materai 6ribu palsu dan beberapa materai 3ribu serta 6ribu palsu siap diedarkan.
Delapan tersangka dikenakan Pasal 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Juncto Pasal 253 KUHP Juncto 257 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.
Polisi juga menyertakan Pasal 3, 4 dan 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat