Tudingan Hasto Dinilai Ganggu Rencana Demokrat Merapat ke PDIP

Suara.com - Aksi saling tuding antara Sekjen PDIP Hasto Kristyanto dengan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, sangat memengaruhi rencana koalisi dua partai tersebut untuk Pemilu dan Pilpres 2019.

"Ya kalau dibilang mengganggu, ya sangat mengganggu," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan di DPR, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Hasto melalui siaran tertulis kepada wartawan mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mungkin terlibat kasus korupsi KTP elektronik tahun 2011-2012..

Pasalnya, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, PDIP adalah oposan.

Hasto, dalam pernyataan tertulisnya, juga menyinggung semboyan yang dicetuskan pemerintahan SBY kala itu, yakni "Katakan Tidak Pada Korupsi", tapi pada kenyataannya banyak terjadi korupsi di kala itu.

Tak terima atas pernyataan Hasto, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan juga bereaksi. Ia bahkan menuding pernyataan Hasto ibarat mencuci tangan kotor, kemudian air bekas cucian itu disiramkan ke muka orang lain.

Saling lempar sindiran itu bermula dari pernyataan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dalam persidangan, Kamis (22/3), yang menyebut dua politikus PDIP menerima uang USD500 ribu dari patgulipat proyek bermasalah tersebut. Kedua politikus itu ialah Puan Maharani dan Pramono Anung.

Syarief menyayangkan pernyataan Hasto yang dinilai menyudutkan Demokrat yang kala itu berkuasa.

Ia juga mengakui tidak menyangka, pernyataan Setya Novanto justru menjadi alat PDIP untuk menyalahkan pemerintahan SBY dalam kasus e-KTP.

Baca Juga: Hadapi Belanda di Amsterdam ArenA, Inggris Tanpa Jack Wilshere

"Sebenarnya kan persoalannya itu bukan dari situ. Permasalahannya karena nama-nama kader PDIP kan disebut-sebut (Novanto). Jadi kalau sementara yang disalahkan adalah pemerintahan SBYa, lho kok begitu? " tutur Syarief.

Syarief menjelaskan, proyek e-KTP direalisasikan sesuai dengan peraturan berlaku. Namun dalam perjalanannya, proyek yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu, justru dikorupsi secara berjemaah.

"Tapi yang melakukan korupsi siapa gitu lho? Programnya itu memang program nasional, tapi kan tak boleh dikorupsi. Nah ini yang melakukan korupsi siapa. Jangan dibalik-balik," ujar Syarief.

Syarief mengatakan, alangkah lebih baik kalau nama-nama yang disebut sebagai penerima uang e-KTP, diusut secara tuntas. Hal itu lebih elegan daripada saling menuding satu sama lain.

"Kita kan harus saling menghargai. Koalisi itu harus saling menghargai. Jadi seharusnya kalau memang disebut-sebut namanya, ya diusut saja tuntas. Kalau terbukti diproses hukum. Kalau tidak terbukti ya direhablititasi namanya. Kan begitu," kata Syarief.

Untuk diketahui, Demokrat belakangan memberikan sinyalemen merapat ke PDIP untuk mengusung Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon presiden petahana pada Pilpres 2019.