”Ini ada tukang parkirnya. Dia ini pakai seragam berlogo DKI. Dia juga setoran setiap hari, berarti legal,” terangnya.
Namun, petugas dishub justru meminta jukir tersebut menunjukkan surat tugas dan kartu tanda anggota milik DKI.
Ternyata, juru parkir itu tak bisa menunjukkan satu pun identitas dirinya legal. Alhasil, seragam jukirnya dilepas paksa oleh petugas dishub.
Fajar lantas membela jukir tersebut.
"Lha, dia dari dulu tukang parkir. Kalau dia tidak setor, tidak bakalan dia berani pakai seragam. Kita ini bayar lho."
"Tidak bisa begitu pak. Saya ini anggota dewan. Anggarkan di DPRD, pasangan rabu S dan P dari ujung ke ujung. Saya ini wakil rakyat lho, jangan enak saja naik-naikin (menderek mobilnya)” tambahnya.
Setelahnya, petugas dishub itu tampak melapor ke atasannya yang juga berada di lokasi kejadian.
“Ini pak, ada anggota dewan. Dia bilang tidak apa-apa parkir di sini,” lapor si petugas ke atasan.
Atasan petugas dishub itu lantas kembali menjelaskan perihal lahan parkir di Jakarta.
Baca Juga: Petra Sihombing-Firrina Sinatrya Lega Akhirnya Resmi Menikah
“Jangan begitu pak. Dalam peraturannya, kewenangan petugas itu lebih tinggi dari rambu. Jadi, apabila ada petugas, rambu-rambu itu bisa digugurkan,” terangnya.
Namun, Fajar belum puas atas jawaban petugas tersebut. Ia meminta ditunjukkan peraturan gubernur yang mengatur hal tersebut.
Petugas dishub itu justru mengatakan, ”Kan bapak anggota dewan, lebih canggih. Bapak punya ponsel, cari saja di Google (mesin peramban),” pintanya.
Fajar lantas merampas baju jukir yang sebelumnya dilepaskan paksa oleh petugas dishub. Ia mengatakan, bakal menjadikan baju itu sebagai barang bukti di kepolisian dan rapat DPRD.
Keributan itu mereda setelah anggota kepolisian dan TNI datang.
”Kalau memang di daerah sini tak boleh parkir, maka saya akan usir semua kendaraan yang parkir di sini. Bapak-bapak tolong saya,” pinta Fajar.
Berita Terkait
-
Gerindra Akui Gatot Nurmantyo Melamar Jadi Capres 2019
-
Prabowo Ramalkan Indonesia Bubar 2030, Anies Geleng-Geleng Kepala
-
Gerindra Klarifikasi Pernyataan Prabowo 'Indonesia Bubar 2030'
-
Gerindra: Presiden Ikut Pilpres Tapi Tak Cuti Langgar Hukum
-
Fadli Zon: Prabowo Bukan 'Kingmaker', Tapi 'King' Alias Presiden
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO