Suara.com - Pernyataan spekulatif Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bahwa Indonesia terancam bubar pada tahun 2030, diminta dimaknai sebagai peringatan agar kaum elite mengelola negara secara baik.
Permintaan tersebut diutarakan politikus Partai Gerindra Elnino Husein Mohi, setelah pidato Prabowo yang menyebut pernyataan tersebut menjadi polemik.
Elnino mengakui, pernyataan Prabowo dalam potongan video yang diunggah di akun Fecebook Partai Gerindra, dikutip dari analis luar negeri.
"Nah, yang Pak Prabowo inginkan adalah jangan sampai negara kita begitu," kata Elnino di DPR, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, inti pesan Prabowo adalah semua rakyat Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan.
Ia mengklaim, Prabowo sudah menunjukkan sikap tersebut saat menjadi peserta Pilpres 2014. Kala itu, Prabowo legawa menerima kekalahannya dari Joko Widodo.
"Waktu 2014 itu kami merasa menang. Kami juga merasa dikalahkan. Tapi saat Jokowi dilantik, Pak Prabowo datang memberi hormat. Itu simbolisasi agar pendukung Prabowo mengakui Jokowi sebagai presiden,” jelasnya.
Berikut pernyataan lengkap Prabowo dalam video itu:
Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyayikan lagu kebangsaan, kita masih memakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini.
Baca Juga: Tabungan Perumahan Rakyat Ditarget Sudah Berjalan April 2018
Tapi di negara lain, mereka sudah membikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030.
Bung, mereka ramalkan kita ini bubar.
Elite kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa.
Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.
Ini yang merusak bangsa kita sendiri. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling.
Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita berpura-pura lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO