Jokowi Dituding Tak Hormati PM Ardern saat Kunjungi Selandia Baru

Suara.com - Lawatan dua hari Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru, 18-19 Maret 2018, ternyata menyisakan kisah tak sedap di negeri tersebut.

Jokowi dianggap memalukan dan tak menghormati Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Sebab, sang presiden tak mau memberikan keterangan apa pun kepada awak media, dan menolak tampil sepanggung dengan PM Arden dalam konferensi pers.

Persoalan itu baru menjadi pembicaraan publik setelah kunjungan Jokowi di Selandia Baru selesai.

Persisnya, setelah Editor politik New Zealand Herald, Audrey Young, menuliskan artikel dalam kolomnya berjudul "Visiting Leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern", Minggu (25/3) akhir pekan lalu.

Young membuka artikelnya dengan menyebut mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah menolak berbicara kepada media setempat, saat mengunjungi negara itu.

Penolakan Obama itu bisa dimaafkan karena ia melakukan kunjungan pribadi ke Selandia Baru.

Namun, tulis Young, persoalan Jokowi yang menolak memberikan keterangan kepada pers bersama PM Ardern adalah kasus berbeda.

"Ketika masa persiapan kunjungan, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru meminta Jokowi memberikan keterangan pers bersama PM Ardern. Tapi, hal itu ditolak Indonesia," tulis Young.

"PM Ardern akan terkesan sangat diplomatis kalau mengatakan sikap (Jokowi) itu adalah penghinaan, tapi itulah yang terjadi,"  tambahnya.

Baca Juga: Diledek Armand, Maia Estianty: Yang Penting Bukan Pelakor

Young menuliskan, pejabat negara Selandia Baru diwajibkan menghormati peraturan pemerintah yang dikunjungi. Karenanya, pemerintahnya juga mengharapkan hal yang sama dari pejabat negara lain, termasuk Jokowi, saat bertandang ke negerinya.

Masalah Papua

Young lantas menduga, penolakan Jokowi untuk memberikan keterangan pers karena takut diberikan pertanyaan mengenai persoalan Papua.

Untuk diketahui, sejumlah kelompok politik di Papua menginginkan mereka bisa mendapatkan kemerdekaan menjadi negara sendiri, terlepas dari Indonesia. Itu sebagai manifestasi hak menentukan nasib bangsa sendiri.

"Tapi, kalau mereka (Jokowi dan delegasi Indonesia) tak memunyai kemampuan untuk menangani (pertanyaan wartawan Selandia Baru soal Papua), mungkin mereka seharusnya tak berada di dunia politik," kritiknya.