Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengaku tak setuju atas usulan Fraksi Partai Nasdem perihal pemberian bantuan modal Rp5 Miliar di setiap kecamatan untuk melaksanakan program OK OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneurship).
Anies menuturkan Pemprov akan memfasilitasi pemberian modal melalui bank atau lembaga keuangan non-bank. Namun tidak secara langsung.
"Dapat Eksekutif jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi dukungan akses permodalan melalui bank serta lembaga keuangan non-bank, tetapi tidak secara langsung," ujar Anies dalam rapat paripurna perihal penyampaian gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 di ruang paripurna, DPRD Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Pemprov akan memfasilitasi permodalan melalui non bank yang diawali dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat yang mengikuti program OK OCE.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan dengan cara tersebut, masyarakat akan mudah mengakses permodalan dalam program OK OCE.
"Prosesnya diawali dengan pelatihan dan penyuluhan bagi warga, kemudian warga yang dilatih akan dibekali tata cara pengajuan perizinan, akses pemasaran, pelaporan keuangan hingga memiliki kemampuan sebagai wirausaha mandiri. Sehingga akan lebih mudah dalam akses permodalan," kata dia.
Sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem mengusulkan kepada Gubenur Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan bantuan modal Rp5 Miliar di setiap kecamatan untuk melaksanakan program OK OCE.
"NasDem Menyarankan kepada saudara Gubernur untuk melakukan percepatan untuk mewujudkan hal tersebut dengan menyandingkan program pengadaan modal kepada para calon pewirausaha tersebut sekurang-kurangnya Rp5 Miliar untuk setiap kecamatan. Mengingat kondisi real di lapangan terkait pelaksanaan program ini, hanya sebatas pelatihan- pelatihan dan penyuluhan saja," tandasnya.
Baca Juga: Pimpin Raker BKSP Jabodetabekjur, Anies Bahas 5 Isu Pokok
Berita Terkait
-
Atasi Banjir, Pemprov DKI Suntik Dana Hibah ke Pemkab Bogor
-
Pimpin Raker BKSP Jabodetabekjur, Anies Bahas 5 Isu Pokok
-
Nasdem Minta Pemprov DKI Jangan Cuma Kejar Nilai Baik Audit BPK
-
PDIP Minta Anies Jaga Keharmonisan dengan Polda dan Ombudsman
-
Gerindra Nilai Program OK Oce Belum Bisa Tampung Usia Produktif
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya
-
Sisi Gelap Taman Daan Mogot, Disebut Jadi Lokasi Prostitusi Sesama Jenis Tiap Tengah Malam
-
Luruskan Simpang Siur, Ini Klarifikasi Resmi Aliansi Terkait 7 Daftar Organisasi Advokat yang Diakui
-
Kasus Femisida Melonjak, Komnas Perempuan Sebut Negara Belum Akui sebagai Kejahatan Serius