Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak berkomentar banyak saat menanggapi somasi yang dilayangkan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet kepada Dinas Perhubungan Jakarta. Anies menilai jika masuk ranah hukum harus tetap mengikuti prosedur hukum yang ada.
"Sebetulnya kalau proses hukum ada tata aturannya. Kalau ada permintaan penjelasan maka berikan penjelasan, simpel," ujar Anies di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (9/4/2018) malam.
Ratna juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta meminta maaf karena sudah menderek mobilnya, yang diduga parkir di bahu jalan di Taman Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018) lalu. Ratna menuding Dishub salah aturan menderek mobilnya.
Terkait hal tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku belum pernah melihat kasus yang serupa seperti yang menimpa Ratna.
Namun Anies mempersilahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut jika diminta warga
"Saya belum pernah lihat case-nya secara lengkap, detail ya. Saya sih lihatnya di berita juga kok, enggak ada yang khusus. Nanti kalau permintaan dari warga untuk SKPD memberikan penjelasan, berikan saja," kata dia.
Sebelumnya, Ratna mengajukan somasi yang ditujukan kepada Dishub DKI Jakarta atas tindakan penderekan mobilnya. Ratna menganggap petugas Dishub yang bertugas pada saat itu melanggar beberapa undang-undang tentang lalu lintas.
Untuk diketahui, penderekan mobil Ratna sempat menghebohkan, karena aktivis pendukung Anies-Sandiaga pada Pilkada 2017 itu tampak marah dalam video amatir.
Tak hanya itu, kasus itu juga menjadi perhatian publik karena Ratna menelepon Gubernur Anies Baswedan saat insiden tersebut terjadi.
Ratna mengklaim, mobilnya langsung dipulangkan Dishub pada Selasa siang. Sementara Anies menyanggah dirinya menerima telepon dari Ratna untuk mengadukan insiden tersebut.
Berita Terkait
-
Anies Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
Pesan Anies Baswedan untuk Relawan Muda: Demokrasi Tumbuh dari Warga yang Mau Turun Tangan
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
-
Suasana di Monas Jelang Reuni Akbar 212
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK