Suara.com - Banjir kembali merendam daerah Pasteur, Bandung tepat di depan mall Bandung Trade Center (BTC) pada Sabtu (21/4/2018) sore, setelah ibu kota Jawa Barat itu diguyur hujan lebat. Akibatnya, jalan di kawasan tersebut berubah menjadi sungai dan menimbulkan kemacetan parah.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir parah tersebut bukan yang pertama kali terjadi.
"Banjir ini bukan yang pertama kali. Tapi frekuensi banjir saat ini makin sering terjadi. Intensitasnya makin meningkat," kata Sutopo, Sabtu (21/4/2018) malam.
Sutopo menyayangkan kota Bandung yang berada di dataran tinggi malah menjadi daerah yang mudah banjir. Ia menduga banjir yang kian sering di Badung disebabkan banyaknya penggunaan lahan yang mengabaikan lingkungan dan konservasi tanah serta air.
"Dampak perubahan penggunaan lahan yang masif yang mengabaikan lingkungan dan konservasi tanah dan air menyebabkan Kota Bandung menjadi rawan banjir. Kapasitas drainase dan sungai sudah tidak mampu menampung aliran permukaan," kata dia.
Ia berharap kepada para ahli lingkungan untuk segera membenahi kota Bandung guna mencegah kondisi rawan banjir yang semakin parah.
"Harusnya benahi segera. Kota Bandung banyak ahli planologi, lingkungan, dan lainnya. Ajak para ahli untuk mengaudit yang ada. Jika tidak, Kota Bandung akan makin berkutat dengan banjir yang makin meningkat," harapnya.
Ia juga menyayangkan pemerintah daerah dan DPRD Bandung yang belum mau membentuk Badan Penanggulangan Bencana Darurat (BPBD). Padahal, menurut Sutopo, Bandung merupakan kawasan rawan bencana.
"Mereka beranggapan Bandung aman. Tidak rawan bencana. Padahal selain banjir, gempa juga mengancam. Urusan bencana hanya diserahkan pada dinas teknis yang menangani saat darurat tanpa memiliki kewenangan koordinasi, komando, dan pelaksana," beber dia.
Sutopo menjelaskan BPBD tidak akan mengurus bencana sendirian namun dengan adanya BPBD di kota Bandung diharapkan mampu menemukan solusi baik untuk mencegah maupun menangani bencana.
"Memang BPBD tidak dapat sendirian menangani bencana tetapi BPBD memiliki kewenangan koordinasi dalam pra bencana seperti mitigasi, pengurangan risiko bencana, pendidikan, sosialisasi, dan perencanaan," tutup dia.
Berita Terkait
-
Bandung Sustainability Summit 2025: Saat Bandung Menunjukkan Cara Baru Gelar Acara Ramah Lingkungan
-
Tinggalkan Persib Bandung, Eliano Reijnders Kangen Gabung PEC Zwolle
-
Tegas! Persib Bandung Bantah Isu Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia
-
Persib Bandung Targetkan Kemenangan Melawan Dewa United, Beckham Putra Siap Kerja Keras
-
Fokus Hadapi Dewa United, Beckham Ingin Lanjutkan Tren Positif
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!