Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bersama-sama menyelesaikan sejumlah tantangan sosial bangsa. IPDN dikenal memiliki sejumlah ahli dan pusat kajian manajemen pemerintahan, politik pemerintahan, dan hukum tata pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras menilai, selain dikenal sebagai pusat ilmu pemerintahan, IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan juga merupakan "center of exellence", menyiapkan kader pemerintahan kepamongprajaan yang tersebar di pusat maupun daerah.
Hartono yakin, semua kemampuan dan keunggulan tersebut, IPDN bisa membantu pengawalan implementasi percepatan penanganan masalah sosial, sebagai urusan pemerintah bersifat wajib bagi daerah.
Dengan alasan itulah, Kemensos menjalin kerja sama dengan IPDN. Nota kerja sama ditandatangani Hartono dan Rektor IPDN, Ermaya Suradinata, di Kampus IPDN, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Dengan sumber daya yang kompeten, Hartono yakin, IPDN bisa mendukung implementasi Nawa Cita bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
"Para alumninya mengisi berbagai posisi pemerintahan dari pusat hingga daerah. Ini adalah modal besar untuk mengawal tugas konstitusional negara, dalam agenda kesejahteraan sosial," katanya, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).
"Kami juga yakin, kerja sama sinergis antara kedua lembaga akan sangat signifikan mempercepat program peningkatan kesejahteraan sosial," kata Hartono lagi.
Dalam kesempatan berkunjung ke kampus IPDN, Hartono menyatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini tengah bekerja keras mengatasi berbagai masalah sosial.
Data Badan Pusat Statitik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan per September 2017 mencapai 26,58 juta jiwa (10,12 persen). Per September 2017, kesenjangan sosial yang diukur dengan Indeks Gini mencapai 0,391.
"Sampai akhir 2019, pemerintah akan terus menekan angka kemiskinan sampai angka 9 persen," katanya.
Kemensos memiliki sejumlah program untuk mengatasi berbagai masalah sosial, baik kegiatan yang terkait dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, maupun penanganan fakir miskin.
Kemensos optimistis, sinergi bersama IPDN akan mampu mengatasi berbagai tantangan ini. IPDN juga dikenal sebagai pusat keilmuwan yang memiliki rekam jejak panjang, riset yang mendalam dan luas tentang pemerintahan, pengabdian masyarakat, juga pusat penyiapan kader pemerintahan.
"Bila Kemensos memiliki anggaran yang bila disinergikan dengan sumber daya luar biasa, IPDN dari sisi dosen dan mahasiswa sebagai pamong di pusat dan daerah, maka akan menjadi daya mendorong program kesejahteraan sosial," kata Hartono.
"Penandatanganan kerja sama ini menunjukkan adanya kesamaan visi pada kedua pihak, untuk menyatukan energi keduanya menjadi satu kekuatan," katanya.
Dalam bagian lain, Ermaya menyambut gembira kerja sama ini. Lembaga yang ia pimpin, siap memberikan dukungan penuh terhadap program Kemensos mengatasi masalah sosial.
Kebetulan, IPDN juga tengah mendorong implementasi salah satu visi Presiden Jokowi dalam Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
IPDN menugaskan alumninya ke daerah dengan cara digilir ke beberapa daerah terpencil. Di lain pihak, sejumlah program Kemensos juga memberdayakan masyarakat di daerah terpencil.
Berita Terkait
-
KPK Cecar Pejabat Bulog, Dalami Pembentukan Harga Beras dalam Kasus Korupsi Bansos
-
Arti Desil 1-10 di Kelompok Kesejahteraan Keluarga, Mana yang Dapat Bansos?
-
Cara Cek Desil Pakai NIK, Begini Langkah Mudahnya
-
Setoran Judol 1.900 Pegawai Kemensos Tembus Rp8,6 Miliar, Rata-rata Lampaui Gaji Awal ASN
-
1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online, Transaksi Capai Rp8,6 Miliar
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung