Suara.com - Partai Demokrat masih optimis dengan wacana poros ketiga pada Pilpres 2019 yang akan datang. Peta koalisi yang masih cenderung dinamis serta sisa waktu yang cukup panjang, dijadikan kesempatan oleh partai yang dipimpim oleh mantan Presiden ke enam, Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk poros ketiga.
"Waktu yang tersedia masih cukup. Untuk itu Partai Demokrat memang menggunakan waktu yang ada ini seefektif mungkin. Apabila memang dicapai koordinasi dan kesepakatan sehingga bisa mengusung Presiden dan Wapres pada poros ketiga, bisa saja," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto di DPR, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Pernyataan Agus sekaligus sebagai penjelasaan atas pernyataan SBY di Cilegon, Banten, kemarin. SBY tegas mengatakan, Demokrat akan usung Capres-Cawapres yang benar-benar dapat mengakomodir kepentingan seluruh rakyat. Kata SBY, Indonesia akan punya pemimpin baru.
Agus mengatakan hingga saat ini semua Partai Politik belum ada yang secara resmi mendapaftarkan calon presiden maupun Cawapres ke KPU. Adapun deklarasi-deklarasi yang dilakukan sejumlah Parpol, masih sebatas deklarasi Capres, sementara Cawapresnya belum ada.
"Sehingga sisa waktu itulah yang digunakan PD untuk berkoordinasi dan menguatkan struktur dari PD. Sehingga di dalam koordinasi PD juga bisa, kemungkinan saja bisa juga mengusung dari poros ketiga," ujar Agus.
Poros ketiga yang dimaksud yaitu poros baru diluar partai pendukung Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menurut Agus, poros ketiga menjadi baik buat proses demokrasi, karena memberi pilihan alternatif kepada rakyat dalam menentukan pemimpin Indonesia ke depan.
Namun demikian, poros ketiga tidak menjadi satu-satunya target politik Demokrat dalam menyambut Pilpres 2019.
"Demokrat memiliki strategi yang paling banyak sekarang ini. Dalam hal ini mempunyai pilihan yang paling banyak. Bisa menciptakan poros ketiga, tentunya apabila disepakati dengan partai-partai yang lain. Bisa juga mendukung salah satu poros yang ada," tutur Agus.
Baca Juga: Presiden PKS dan SBY Akan Bertemu Bahas Poros Ketiga
Apapun keputusan politik Demokrat, semua tergantung hasil koordinasi dengan parpol-parpol lainnya.
"Sekarang ini memang ful kordinasi. Sehingga semua harus diputuskan secara pruden dan harus diputuskan secara mantap," kata Agus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
- 4 Shio Beruntung Hari ini 21 Agustus 2026 yang Diprediksi Terbebas dari Masalah Keuangan
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Harga Tiket Masuk Goa Safarwadi Tasikmalaya yang Mitosnya Bisa Tembus Mekkah
-
Kelemahan Mesin Rotary yang Dihilangkan Mazda di Generasi Terbaru
-
Film Animasi Indonesia Ajisaka Menuju Pasar Global, Sony Pictures hingga Netflix Mulai Melirik
-
Bukan Sekadar Isu Elite, Botok Pati Sebut Korupsi Sebagai Perusak Masa Depan Bangsa
-
Igor Tolic Punya 8 Hari untuk Selamatkan Persib dari Badai Cedera Jelang ACL II
-
Drama 4 Babak Wamen Dahnil vs Anak Mario Teguh Soal Plat Vespa, Berujung Laporan Polisi
-
Sejarah Goa Safarwadi Tasikmalaya yang Mitosnya Tembus ke Mekkah Dalam 1,5 Jam
-
Persoalan Karhutla di Kalimantan, Pakar Kehutanan: Jangan Bikin Panik Masyarakat
-
Indonesia Dapat Kategori E untuk Kesejahteraan Hewan, Kok Bisa?
-
Ulasan Drakor Snowdrop: Debut Akting Jisoo Blackpink yang Tercoreng Kontroversi