Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, menanggapi permintaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk dipercepat. Permintaan tersebut disampaikan oleh ketua DPP PKB Lukman Edy beberapa waktu lalu.
Ilham menjelaskan KPU telah mengkaji Pengaturan KPU (PKPU) bahkan hasilnya sudah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR. Namun dikarenakan adanya permintaan tersebut, maka KPU akan segera mengkaji ulang.
"Prinsipnya kita akan kaji dulu baru kemudian kita nanti akan jawab," jelas Ilham saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta pada Selasa (24/4/2018).
Edy mengatakan deadline pendaftaran capres dan cawapres bisa saja diubah akan tetapi KPU harus meninjau ulang perhitungan di dalam PKPU untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran perundang-undangan.
"Nanti kita lihat apakah ada kesalahan. Berarti memang di RDP pun kita mungkin abai dengan perhitungan-perhitungan yang sudah disampaikan oleh Pak Edy dan dia pun ikut terlibat di dalam situ karena dia masih menjadi ketua pansus atau Komisi II," katanya.
Untuk diketahui, ketua DPP PKB Lukman Edy mengusulkan pendaftaran capres dan cawapres dipercepat menjadi 27 Juli sampai 3 Agustus 2018. Padahal dalam PKPU No. 5 tahun 2018, pendaftaran calon presiden ke KPU ditetapkan tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018.
Edy menilai PKPU No. 5 tahun 2018 tersebut melanggar beberapa pasal di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, ia menyarankan KPU untuk merubah jadwal pendaftaran capres dan cawapres 2019.
Berita Terkait
-
Gibran Digugat Rp125 Triliun: Ijazah Luar Negeri Jadi Sorotan, Ini Tanggapan KPU
-
Belum Dipanggil Bahas Revisi UU Pemilu, KPU Bakal Kasih Saran Ini ke DPR RI
-
Penuh Tantangan, Ketua KPU Beberkan Dinamika Pemilu 2024 hingga Polemik Pengadaan Private Jet
-
Demokrasi 5.0 atau Digitalisasi Masalah? Kontroversi Wacana E-Voting
-
Jet Pribadi dan Apartemen Mewah KPU: Afif Akhirnya Buka Suara!
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
4 Skandal Zita Anjani sebelum Diterpa Isu Pencopotan: Gara-Gara Dugaan Mangkir?
-
Anggota DPR Terima Dana Reses Rp2,5 Miliar, Najwa Shihab: Masalahnya, Cair ke Kantong Pribadi
-
Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan, Tegaskan Suara Korban Tak Boleh Terhapus
-
Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG
-
Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Mencuat Gantikan Jenderal Listyo Sigit?
-
Menkeu Purbaya Sudah Tegur Putranya Gara-Gara Unggahan Viral Soal "Agen CIA": Masih Kecil!
-
Drama CEO Malaka Project vs TNI Berakhir Damai, Tak Ada Lagi Proses Hukum untuk Ferry Irwandi?
-
Mengenal Sushila Karki, Nenek 73 Tahun Pilihan Gen Z yang Jadi PM Wanita Pertama Nepal
-
Sambangi DIY, Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Siskamling dan Pastikan Situasi Kamtibmas Aman
-
Menpar Widiyanti Jamin Pariwisata Bali Aman Pascabanjir, Aktivitas Wisata Berjalan Normal