Suara.com - Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede membantah tidak ada kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jakarta dengan Forum Untukmu Indonesia di acara bertajuk 'Untukmu Indonesia Berkarya dalam Harmoni' di Monas, Sabtu (28/4/2018).
Ia juga mengatakan tidak ada koordinasi dari penyelenggara dengan Pemprov terkait perkiraan massa yang datang, yang menyebabkan kemacetan di sekitar Monas.
"Panitia tidak bisa menjelaskan jumlah perkiraan massa yang masuk. Ternyata jumlah massa yang masuk. Tadi saya sampaikan jam 11 sudah 100 ribu lebih," ujar Mangara di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Acara bertema 'Untukmu Indonesia Berkarya dalam Harmoni' tersebut, terdapat sesi pembagian paket sembilan bahan kebutuhan pokok. Kemudian, dalam rancangan acara, kegiatan itu juga berisi pertunjukan seni, khitanan massal, doa lintas agama.
Mangara mengklaim Provinsi Jakarta juga tidak mengetahui adanya pembagian sembako di acara tersebut.
"Jadi awalnya kami tidak mengetahui di sana akan ada bagi-bagi sembako. justru ketika sudah terjadi bagi-bagi sembako kita lihat situasinya tidak kondusif kemudian kita hentikan sementara. kemudian kita kawal dan kita atur pembagiannya," kata dia.
Mangara menuturkan berdasarkan surat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jakarta, penyelenggara tidak menjelaskan detail acara ataupun perihal massa yang hadir.
"Kalau isinya ada dari dinas disparbud izinya, hanya mungkin tadi saya sampaikan panitia ini tidak menjelaskan sedetail mungkin seperti apa acara dan seberapa besar jumlah massa yang hadir dan ternyata jumlah masa yang hadir luar biasa banyaknya. Saya Tidak tahu persis ya, saya tidak tahu persis apakah ada (Pembagian sembako), tarian-tarian aja kata pak Satpol," ucap dia.
Karenanya, Pemprov berencana akan memanggil panitia penyelenggara untuk meminta keterangan terkait hal tersebut.
Baca Juga: Mencekam, Susi Ceritakan Persekusi Massa 2019 Ganti Presiden
"Nah ini panitia kalau nggak salah, baru mau akan dipanggil, dipanggil ya, nanti akan kita lihat," kata Mangara.
Lebih lanjut, Mangara mengaku tak melihat adanya logo salah satu partai di dalam kupon pembagian sembako.
"Kupon yang kita lihat tidak ada ada inisial partai yang kita lihat," ucap Mangara.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno berencana memanggil panitia penyelenggara acara tersebut karena pembagian sembako tak sesuai izin yang diajukan.
Tak hanya itu, Sandiaga menuturkan, dirinya juga memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membahas hal tersebut. Sandiaga mengatakan, ada dugaan kegiatan tersebut bersifat politis karena paket sembako yang dibagikan lebih dari 100 ribu.
"Saya dikasih tahu ada politiknya juga, Katanya mereka diharuskan pakai baju dan atribut berwarna merah," kata Sandiaga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat