Suara.com - Sebanyak 20 ribu personel akan dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh di Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Selasa (1/5/2018) besok.
"Berdasarkan surat pemberitahuan, ada 25 ribu buruh yang akan datang dari berbagai wilayah ke Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (30/4/2018)
Rencananya, puluhan ribu buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Balai Kota DKI Jakarta, dan gedung DPR/MPR RI.
Dia meminta agar puluhan ribu buruh itu bisa menyampaikan aspirasinya secara tertib. Adapun waktu unjuk rasa yang sudah diatur dalam Undang-Undang, penyampaian pendapat di muka umum hanya dilaksanakan hingga pukul 18.00 WIB.
Terkait adanya buruh di dari daerah yang akan berdatangan ke Jakarta, Argo meminta agar hal itu tak dilakukan. Dia meminta agar buruh di luar Jakarta memperingati May Day di daerahnya masing-masing.
"Kami harapkan sesuai imbauan Kapolri untuk kegiatan May Day ini dilaksanakan di daerah masing-masing, yang di Banten ya di Banten, yang di Jawa Barat ya di Jawa Barat," kata dia.
Kaum buruh yang akan memperingati may day ini berasal dari beberapa organisasi. Elemen buruh itu yang akan berunjuk rasa dengan mengusung tema "Hentikan Keserakahan dan Hegemoni Korporasi" di antaranya yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Terkait aksi May Day ini, Argo meminta agar para buruh tak menyisipkan soal agenda politik yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Karena sudah memasuki tahun politik, polisi akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menyoroti bila ada pelanggaran pemilu dalam aksi May Day tersebut.
Baca Juga: Jokowi Ingin Korsel dan Korut Dukung Asian Games 2018
"Tentunya misalnya ada pelanggaran pemilu, maka dari Bawaslu yang akan menindak itu. Jadi ada ketentuan tersendiri yang akan menindak. Semua ada aturannya, ada Bawaslu yang akan mengawasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Argo mengaku dalam surat pemberitahuan dari perwakilan buruh, tidak ada kegiatan deklarasi untuk mengusung calon presiden ataupun cawapres dalam unjuk rasa mereka.
"Enggak ada tuh (soal) perizinan deklarasi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting