Suara.com - Sebanyak 20 ribu personel akan dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh di Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Selasa (1/5/2018) besok.
"Berdasarkan surat pemberitahuan, ada 25 ribu buruh yang akan datang dari berbagai wilayah ke Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (30/4/2018)
Rencananya, puluhan ribu buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Balai Kota DKI Jakarta, dan gedung DPR/MPR RI.
Dia meminta agar puluhan ribu buruh itu bisa menyampaikan aspirasinya secara tertib. Adapun waktu unjuk rasa yang sudah diatur dalam Undang-Undang, penyampaian pendapat di muka umum hanya dilaksanakan hingga pukul 18.00 WIB.
Terkait adanya buruh di dari daerah yang akan berdatangan ke Jakarta, Argo meminta agar hal itu tak dilakukan. Dia meminta agar buruh di luar Jakarta memperingati May Day di daerahnya masing-masing.
"Kami harapkan sesuai imbauan Kapolri untuk kegiatan May Day ini dilaksanakan di daerah masing-masing, yang di Banten ya di Banten, yang di Jawa Barat ya di Jawa Barat," kata dia.
Kaum buruh yang akan memperingati may day ini berasal dari beberapa organisasi. Elemen buruh itu yang akan berunjuk rasa dengan mengusung tema "Hentikan Keserakahan dan Hegemoni Korporasi" di antaranya yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Terkait aksi May Day ini, Argo meminta agar para buruh tak menyisipkan soal agenda politik yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Karena sudah memasuki tahun politik, polisi akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menyoroti bila ada pelanggaran pemilu dalam aksi May Day tersebut.
Baca Juga: Jokowi Ingin Korsel dan Korut Dukung Asian Games 2018
"Tentunya misalnya ada pelanggaran pemilu, maka dari Bawaslu yang akan menindak itu. Jadi ada ketentuan tersendiri yang akan menindak. Semua ada aturannya, ada Bawaslu yang akan mengawasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Argo mengaku dalam surat pemberitahuan dari perwakilan buruh, tidak ada kegiatan deklarasi untuk mengusung calon presiden ataupun cawapres dalam unjuk rasa mereka.
"Enggak ada tuh (soal) perizinan deklarasi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Pilihan Sepatu Running Lokal Rp100 Ribuan, Murah tapi Kualitas Bukan Kaleng-Kaleng
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Mencerahkan Wajah, Cukup 3 Langkah Praktis Murah Meriah!
Pilihan
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
Terkini
-
Titah Kaesang Pangarep di Papua Barat: Jangan Biarkan Pembangunan Infrastruktur Terhenti
-
Hormati Pertemuan PGI - HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
-
Dosen UI: Tantangan Literasi Bencana Ada pada Aksi, Bukan Sekadar Informasi
-
Geruduk Kementerian Diktisaintek, BEM SI Teriakan Tiga Dosa Perguruan Tinggi
-
Prabowo Panggil Mendiktisaintek, Kampus Diminta Jadi Mitra Pemda Atasi Masalah Daerah
-
Ribka Haluk: Keselarasan Kebijakan Pusat - Daerah Kunci Sukses PSN Pantura Jawa
-
Telisik Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa Dinas PU Hingga Sopir Green SM
-
Kapal Perang AS Terjang Iran di Selat Hormuz dengan Dalih "Project Freedom"
-
Polisi Ciduk Pelaku Penusukan Terhadap Ibu di Pondok Aren Tangsel, Motif Masih Dalam Penyelidikan
-
Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Video Ceramah JK