Suara.com - Sebanyak 20 ribu personel akan dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh di Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Selasa (1/5/2018) besok.
"Berdasarkan surat pemberitahuan, ada 25 ribu buruh yang akan datang dari berbagai wilayah ke Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (30/4/2018)
Rencananya, puluhan ribu buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Balai Kota DKI Jakarta, dan gedung DPR/MPR RI.
Dia meminta agar puluhan ribu buruh itu bisa menyampaikan aspirasinya secara tertib. Adapun waktu unjuk rasa yang sudah diatur dalam Undang-Undang, penyampaian pendapat di muka umum hanya dilaksanakan hingga pukul 18.00 WIB.
Terkait adanya buruh di dari daerah yang akan berdatangan ke Jakarta, Argo meminta agar hal itu tak dilakukan. Dia meminta agar buruh di luar Jakarta memperingati May Day di daerahnya masing-masing.
"Kami harapkan sesuai imbauan Kapolri untuk kegiatan May Day ini dilaksanakan di daerah masing-masing, yang di Banten ya di Banten, yang di Jawa Barat ya di Jawa Barat," kata dia.
Kaum buruh yang akan memperingati may day ini berasal dari beberapa organisasi. Elemen buruh itu yang akan berunjuk rasa dengan mengusung tema "Hentikan Keserakahan dan Hegemoni Korporasi" di antaranya yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).
Terkait aksi May Day ini, Argo meminta agar para buruh tak menyisipkan soal agenda politik yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Karena sudah memasuki tahun politik, polisi akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menyoroti bila ada pelanggaran pemilu dalam aksi May Day tersebut.
Baca Juga: Jokowi Ingin Korsel dan Korut Dukung Asian Games 2018
"Tentunya misalnya ada pelanggaran pemilu, maka dari Bawaslu yang akan menindak itu. Jadi ada ketentuan tersendiri yang akan menindak. Semua ada aturannya, ada Bawaslu yang akan mengawasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Argo mengaku dalam surat pemberitahuan dari perwakilan buruh, tidak ada kegiatan deklarasi untuk mengusung calon presiden ataupun cawapres dalam unjuk rasa mereka.
"Enggak ada tuh (soal) perizinan deklarasi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
GPFE 2026: Perkuat Kolaborasi Pengadaan, Dorong TKDN, dan Dukung Program Prioritas Nasional
-
DPR Soroti Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2: Jangan Ada Toleransi untuk Kapal Tak Laik
-
Sidak Suryakencana, Wakil Wali Kota Bogor Bongkar Setoran Jukir Cuan Hingga Rp480 Ribu Sehari
-
Ledakan Guncang Bogor di Depan Hotel Pemain Vietnam Jelang Lawan Timnas Indonesia
-
Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik Meski Harga Minyak Dunia Berfluktuasi
-
Saham Tempo (TMPO) Terbang 35 Persen Sentuh ARA, Investor Bertaruh Isu Demo Agustus?
-
Skema Pagar Dedie Rachim Bikin Waswas, Warga RE Martadinata Minta JPO Dulu Sebelum Ditutup
-
Pipa PAM JAYA Bocor di Antasari, Ganggu Suplai Air 18 Kelurahan di Jakarta Selatan
-
Awas Boncos! Ini 8 Biaya Tersembunyi Pesta Pernikahan yang Sering Luput dari Anggaran
-
Perbedaan ASICS Novablast 6 vs Novablast 5: Apakah Perlu Upgrade?