Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan organisasinya akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2019, dan meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu menandatangani kontrak politik.
"Saat deklarasi dukungan kepada Prabowo, akan kami minta untuk menandatangani kontrak politik terkait sepuluh tuntutan buruh dan rakyat atau Sepultura yang harus dipenuhi ketika menjadi Presiden," kata Said Iqbal di Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Sepultura tersebut antara lain upah layak bagi buruh, buruh kasar dari luar negeri tidak boleh bekerja di Indonesia, tenaga dan guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri, perumahan murah, dan transportasi murah.
Dia menegaskan bahwa kontrak politik itu sebagai bentuk komitmen Prabowo untuk memenuhi tuntutan para buruh ketika menang di Pilpres 2019 menjadi Presiden.
Menurut dia, ukuran KSPI dalam memberikan dukungan adalah kontrak politik dan dirinya meyakini Prabowo dapat memenuhi kontrak tersebut.
"Dukungan ini bukan bentuk politisasi, buruh merupakan warga negara dan tiap warga negara memiliki hak politik. Di seluruh dunia, serikat buruh selalu memberikan dukungan politik kepada calon yang memiliki 'platform' sama," ujarnya.
Said menilai dukungan terhadap Prabowo tersebut bukan langkah yang terburu-buru karena momentumnya tepat ketika peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei.
Selain itu menurut dia, KSPI membutuhkan komitmen kuat bakal capres diawal yaitu sebelum penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami butuhkan komitmen kuag di awal, bukan di akhir atau di tengah. Sebelum adanya penetapan capres maka lebih kuat kalau ada komitmen yaitu Sepultura," ucapnya.
Baca Juga: 30 Ribu Buruh Siap Geruduk Istana, Jokowi Pilih ke Bogor
KSPI akan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Istora Senayan pada Selasa (1/5) pukul 13.00 WIB.
Deklarasi tersebut dilakukan setelah masa KSPI melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka pada Pukul 10.00-13.00 WIB, menuntut adanya langkah perbaikan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejateraan para buruh. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK