Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan organisasinya akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2019, dan meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu menandatangani kontrak politik.
"Saat deklarasi dukungan kepada Prabowo, akan kami minta untuk menandatangani kontrak politik terkait sepuluh tuntutan buruh dan rakyat atau Sepultura yang harus dipenuhi ketika menjadi Presiden," kata Said Iqbal di Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Sepultura tersebut antara lain upah layak bagi buruh, buruh kasar dari luar negeri tidak boleh bekerja di Indonesia, tenaga dan guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri, perumahan murah, dan transportasi murah.
Dia menegaskan bahwa kontrak politik itu sebagai bentuk komitmen Prabowo untuk memenuhi tuntutan para buruh ketika menang di Pilpres 2019 menjadi Presiden.
Menurut dia, ukuran KSPI dalam memberikan dukungan adalah kontrak politik dan dirinya meyakini Prabowo dapat memenuhi kontrak tersebut.
"Dukungan ini bukan bentuk politisasi, buruh merupakan warga negara dan tiap warga negara memiliki hak politik. Di seluruh dunia, serikat buruh selalu memberikan dukungan politik kepada calon yang memiliki 'platform' sama," ujarnya.
Said menilai dukungan terhadap Prabowo tersebut bukan langkah yang terburu-buru karena momentumnya tepat ketika peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei.
Selain itu menurut dia, KSPI membutuhkan komitmen kuat bakal capres diawal yaitu sebelum penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami butuhkan komitmen kuag di awal, bukan di akhir atau di tengah. Sebelum adanya penetapan capres maka lebih kuat kalau ada komitmen yaitu Sepultura," ucapnya.
Baca Juga: 30 Ribu Buruh Siap Geruduk Istana, Jokowi Pilih ke Bogor
KSPI akan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Istora Senayan pada Selasa (1/5) pukul 13.00 WIB.
Deklarasi tersebut dilakukan setelah masa KSPI melakukan aksi damai di depan Istana Merdeka pada Pukul 10.00-13.00 WIB, menuntut adanya langkah perbaikan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejateraan para buruh. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!