Ini Isi 5 Maklumat dari Buruh untuk Menteri Ketenagakerjaan

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka turut serta dalam aksi demo memperingati hari buruh tahun 2018 di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (1/5/2018).

Dalam aksi ini, Rieke berkapasitas sebagi Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI).

Dia pun ditugaskan sebagai salah satu perwakilan para kaum buruh untuk bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (purn) TNI Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara.

Dihadapan Menteri Hanif, Rieke menyampaikan lima maklumat pekerja yang ditujukan kepada Presiden.

"Pertama, mendesak terbentuknya badan riset nasional tentang cetak biru industri di Indonesia. Kedua, mewujudkan upah yang layak dan perlindungan terhadap tenaga kerja," kata Rieke di Gedung Bina Graha.

Ketiga, maklumat pekerja tersebut juga meminta kepada Menakertrans agar lebih ketat dalam membuat aturan tentang tenaga kerja asing. Lalu, keempat menurunkan komite pengawas tenaga kerja.

"Kelima, mengangkat para tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun untuk menjadi pegawai negeri sipil," katanya.

Selain itu, mereka juga memberi mandat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan aset negara dan mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan mandat konstitusi yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kelima butir maklumat yang tertuang dalam selembar kertas tersebut kemudian diserahkan Rieke kepada Menakertrans untuk diteruskan kepada Presiden.

Baca Juga: May Day, Rieke Tuntut Pemerintah Angkat Honorer Jadi PNS

Hanif Dhakiri pun merespons mandat tersebut lalu menyampaikan rasa terima kasihnya.

"Terima kasih kepada para pekerja atas kontribusinya dalam pembangunan nasional. Kami akan meneruskannya kepada Presiden," kata Hanif.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab mengawasi penggunaan tenaga kerja asing di wilayah Republik Indonesia.