Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan ketika dirinya ingin beristirahat dalam dunia politik, namun harus melihat kondisi rakyat yang tidak makmur lantaran pemerintah saat ini dianggap tak peduli dengan nasib rakyat Indonesia.
Maka itu, Prabowo dengan membawa amanat masyarakat yang mendukung dirinya untuk kembali maju sebagai capres 2019, mengaku siap menerima mandat tersebut.
"Ternyata di saat saya harus pensiun, di saat saya harus istirahat, saya melihat negara saya berada dalam keadaan tidak adil dan tidak makmur. Saya melihat elite-elite Indonesia entah bodoh atau entah apa, atau memang mereka hatinya sudah beku, atau memang mereka tidak cinta sama bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya pada deklarasi buruh KSPI terhadap Capres 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Prabowo menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak mampu mensejahterakan rakyat atau menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.
"Tetapi bisa jadi karena mereka tidak mampu, tidak mampu melihat kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak mampu menjaga kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, tidak mampu menjaga kekayaan bangsa Indonesia," tegas Prabowo.
Maka itu, Prabowo di depan para buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendeklarasikan dirinya maju dalam Pilpres 2019, menyatakan siap menerima mandat tersebut.
"Karena itu saudara - saudara sekalian, saya memutuskan kepada diri saya sendiri bahwa apabila rakyat saya masih membutuhkan saya, apabila rakyat saya masih ingin memakai tenaga, jiwa dan raga saya, Prabowo Subianto, maka saya siap melaksanakan tugas," ujar Prabowo.
Adapun elemen para buruh yang hadir di antaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Sebelumnya, Prabowo juga membuat kesepakatan dengan penandatangan kontrak politik bersama ribuan buruh KSPI di Istora, Senayan, Jakarta.
Berita Terkait
-
Polisi Tangkap 8 Pendemo Terduga Pembakar Pos Polisi Yogyakarta
-
Prabowo Subianto: Saya Siap Melaksanakan Tugas!
-
Ini Isi 10 Kontrak Politik Antara Buruh dan Prabowo Subianto
-
Gaduh Tenaga Asing, Menaker Klaim Jumlah TKA di Indonesia Sedikit
-
Tuntutan Pegawai Honorer Jadi PNS, Menaker Lempar ke Menpan RB
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO