Suara.com - Pengamat politik Boni Hargens melihat permainan isu SARA akan terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia pun mencontohkan isu SARA yang menyerang Joko Widodo yang akan maju pada Pilpres 2019.
Boni mengatakan, Jokowi dipandang sebagai sosok yang tidak memiliki korelasi politik dengan kelompok Islam. Padahal pada faktanya, kata Boni, Jokowi memiliki hubungan harmonis dengan mayoritas kelompok Islam.
"Jokowi dianggap tidak punya kekuatan dalam masa Islam. Itu sebetulnya enggak juga, karena faktanya justru mayoritas Islam moderat Indonesia justru mendukung Jokowi. Di sana ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan sebagainya," kata Boni di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/5/2018).
Lebih lanjut, Boni menjelaskan karena Jokowi dianggap tidak dekat dengan kelompok Islam, maka banyak minoritas-minoritas dari kelompok tersebut yang bermain isu SARA didunia politik.
"Ada segelintir minoritas yang memang tidak nyaman dengan Jokowi," jelasnya.
Boni mengungkapkan fenomena tersebut bisa dilihat pada gerakan aksi-aksi Islam dengan massa sangat banyak, serta dimotori oleh beberapa organisasi masyarakat dan beberapa partai politik.
Pergerakan mereka dirasa Boni menjadi kekuatan bukan hanya untuk mengubah pemerintahan, tapi ingin pula mengubah dasar negara.
"Karena wacana yang mereka bangun adalah ketidakadilan, demokrasi Pancasila enggak benar dan sebagainya. Lalu mereka membangun sentimen bahwa Islam adalah korban. Ini adalah sentimen yang terus dibangun dan faktanya tidak seperti itu," ungkapnya.
Boni pun mengajak masyarakat untuk bergerak melawan gerakan-gerakan politik berbalut agama agar tidak ada lagi celah bagi penggoreng isu SARA, tidak hanya pada ajang Pemilu, namun juga dalam kehidupan berpolitik.
"Tetapi minoritas ini bisa menang kalau yang mayoritasnya diam. Makanya saya bilang, melawan atau memerangi politik SARA ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan semua parpol juga harus turun tangan untuk ikut memerangi. Jangan hanya berwacana menjelang pemilu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Idrus Marham Usul Muktamar PBNU Dipercepat ke Mei 2026 demi Akhiri Konflik
-
Purbaya Blak-blakan Kondisi RI Era Jokowi: Ekonomi Susah, Swasta Enggak Dikasih Ruang
-
Kisruh PBNU, Kader Muda Serukan Patuhi AD/ART dan Hormati Ikhtiar Islah Kiai Sepuh
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara
-
Alasan Eks Ajudan Jokowi Dipanggil Kejaksaan dalam Dugaan Pencucian Uang
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Tok! DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2026: Enam RUU Dicabut, RUU Penyadapan Masuk Daftar
-
Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
-
Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD