Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah meminta aparat kepolisian melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan Islam yang diindikasikan menyebar paham radikal.
Wakil Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Muhammad Adnan menyampaikan ada satu tempat pendidikan Islam itu terindikasi menyebar paham radikal lantaran menolak Pancasila dan bendera Merah Puith.
"Sudah kami lakukan penelitian melalui Pusat Studi NU di Semarang. Mereka menolak dasar negara Pancasila, tak mau menggelar upacara bendera," katanya, usai menggelar pertemuan dengan umat lintas iman di Kantor PWNU Jateng Jalan Dr Cipto, Semarang, Minggu (13/5/2018).
Adnan mengatakan, indikasi penyebaran paham radikal makin menguat lantaran pengelola sekolah tersebut berulang kali menolak menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia.
"Seharusnya ada langkah-langkah prefentif untuk menindak tegas pengelola sekolah tersebut," tegasnya.
Kondisi lainnya yakni pengelola sekolahan tersebut juga tak mau memasang lambang Pancasila dan menolak menggelar upacara bendera. Para gurunya juga mengenakan cadar. Namun demikian, pihaknya belum mau menyebut identitas sekolahan yang dimaksud itu.
"Sudah setahun yang lalu sekolah itu, tapi aparat tidak pernah menindaknya. Kami juga adukan temuan itu ke pemerintah pusat dan Gubernur Jateng," terangnya.
Adnan ingin pihak aparat kepolisian tak perlu lagi takut melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, ajaran pada sekolahan itu berpotensi menjadi ancaman karena mengarah pada paham radikal.
"Yang menggelikan, mereka ini malah mendapat pendanaan dari APBN. Padahal jelas mereka tidak mau mengakui lambang negara Indonesia," tandasnya.
Sementara, Ketua PWNU Jawa Tengah, Abu Hafsin mengungkapkan, masih ada 18 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo yang berpotensi menjadi terorisme.
"Masih kita dalami lagi, apakah karena basis NU di Solo tidak terlalu kuat sehingga potensi ajaran terorisme menjadi sangat kuat," katanya.
Ketua GP Anshor Jateng, Solahudin Aly mendesak aparat kepolisian ekstra keras mengawasi sel-sel jaringan teroris yang tersebar di wilayahnya. Ketegasan kepolisian wajib diutamakan.
"Jaringan teroris yang patut diwaspadai ialah Jamaah Ansorut Daulah (JAD) yang tak kenal kompromi karena punya doktrin sangat keras. Harus diciduk agar ruang geraknya terbatas," tegasnya.
Jateng Siaga 1
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Triatmaja menyatakan status siaga 1 di wilayah hukum Jateng pasca ledakan bom di Surabaya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!