Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah meminta aparat kepolisian melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan Islam yang diindikasikan menyebar paham radikal.
Wakil Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Muhammad Adnan menyampaikan ada satu tempat pendidikan Islam itu terindikasi menyebar paham radikal lantaran menolak Pancasila dan bendera Merah Puith.
"Sudah kami lakukan penelitian melalui Pusat Studi NU di Semarang. Mereka menolak dasar negara Pancasila, tak mau menggelar upacara bendera," katanya, usai menggelar pertemuan dengan umat lintas iman di Kantor PWNU Jateng Jalan Dr Cipto, Semarang, Minggu (13/5/2018).
Adnan mengatakan, indikasi penyebaran paham radikal makin menguat lantaran pengelola sekolah tersebut berulang kali menolak menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia.
"Seharusnya ada langkah-langkah prefentif untuk menindak tegas pengelola sekolah tersebut," tegasnya.
Kondisi lainnya yakni pengelola sekolahan tersebut juga tak mau memasang lambang Pancasila dan menolak menggelar upacara bendera. Para gurunya juga mengenakan cadar. Namun demikian, pihaknya belum mau menyebut identitas sekolahan yang dimaksud itu.
"Sudah setahun yang lalu sekolah itu, tapi aparat tidak pernah menindaknya. Kami juga adukan temuan itu ke pemerintah pusat dan Gubernur Jateng," terangnya.
Adnan ingin pihak aparat kepolisian tak perlu lagi takut melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, ajaran pada sekolahan itu berpotensi menjadi ancaman karena mengarah pada paham radikal.
"Yang menggelikan, mereka ini malah mendapat pendanaan dari APBN. Padahal jelas mereka tidak mau mengakui lambang negara Indonesia," tandasnya.
Sementara, Ketua PWNU Jawa Tengah, Abu Hafsin mengungkapkan, masih ada 18 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo yang berpotensi menjadi terorisme.
"Masih kita dalami lagi, apakah karena basis NU di Solo tidak terlalu kuat sehingga potensi ajaran terorisme menjadi sangat kuat," katanya.
Ketua GP Anshor Jateng, Solahudin Aly mendesak aparat kepolisian ekstra keras mengawasi sel-sel jaringan teroris yang tersebar di wilayahnya. Ketegasan kepolisian wajib diutamakan.
"Jaringan teroris yang patut diwaspadai ialah Jamaah Ansorut Daulah (JAD) yang tak kenal kompromi karena punya doktrin sangat keras. Harus diciduk agar ruang geraknya terbatas," tegasnya.
Jateng Siaga 1
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Triatmaja menyatakan status siaga 1 di wilayah hukum Jateng pasca ledakan bom di Surabaya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting