Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Mengumpulkan para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018). Pengumpulan menteri dalam rangka Sidang Kabinet Paripurna.
Topik yang dibahas adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
"Betapa pentingnya yang namanya investasi, ekpor, terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," ujar Jokowi saat memberikan pengantar awal.
Untuk investasi padat karya, Presiden meminta prosedur perizinan betul-betul bisa dikurangi. Selain itu, Menteri terkait diminta untuk menghilangkan regulasi dan peraturan yang tidak perlu.
"Baik di tingkat Kementerian, Dirjen, BUMN, yang sekali lagi, banyak menghambat investasi, terutama yang membuka lapangan kerja," kata dia.
Menurutnya, hanya dengan investasi dan ekspor pertumbuhan ekonomi dapat dikejar dan ditingkatkan.
"Seluruh menteri agar menjaga program kegiatan yang ada di Kementerian, untuk yang rutinitas, yabg bertahun-tahun ada tolong digeser ke hal yang produktif, menghasilkan dan dirasakan rakyat," kata dia.
Selain itu, Menteri di kabinet kerja juga diminta untuk menaruh perhatian lebih pada OSS. Nantinya, OSS akan diterapkan di seluruh kementerian dan Pemerintah Daerah.
"Harus dipersiapkan betul infra struktur, SDM, dan perubahan kultur birorkasi yang kita miliki. Saat OSS diluncurkan, harus betul-betul hilang ego struktural. Tidak ada prosedur yang berbelit-belit, lama. Semuanya harus integrasi, sinergis," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, reformasi tidak hanya melalui sistem online, tetapi juga penyederhanaan regulasi berusaha di pusat dan daerah.
"Saya juga memerintahkan ke kepala staf untuk memonitor dan melaporkan ke saya, kementerian apa saja yang masih menghambat," kata Jokowi.
Menteri Kabinet Kerja yang hadir diantaranya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise.
Selain itu hadir Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Iriawan Munaf.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil