Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno berencana membuat workshop di DPRD Provinsi Jakarta perihal keputusan Pemerintah Provinsi Jakarta yang melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.
Workshop tersebut kata Sandiaga untuk menjawab kekhawatiran DPRD terkait menurunnya sumber pemasukaan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD) Jakarta.
"Untuk teman-teman nanti di DPRD, saya akan buat workshop untuk menjawab semua kekhawatiran terhadap menurunnya sumber pemasukan khususnya PAD (Pendapatan Asli Daerah," ujar Sandiaga di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Pemprov Jakarta memang berencana melepas kepemilikan 26,25 persen saham di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DLTA itu. Sandiaga menuturkan nantinya di workshop, dirinya yang memiliki pengalaman di bidang investasi, akan menjelaskan Pemprov akan mendapat nilai investasi yang tinggi setelah melepas saham.
"Ya kita bisa workshop dan saya bisa jelaskan. Kebetulan memang ini bidang saya ya, dulu di bidang investasi. Dan saya bisa jelasin bahwa harapan kita, kita akan mendapat nilai yang cukup signifikan dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata dia.
Sandiaga meyakini, PAD Jakarta meningkat setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendivestasi kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk.
Pemprov Jakarta memang berencana melepas kepemilikan 26,25 persen saham di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DLTA itu.
"Jadi saya yakin justru akan berlipat ganda PAD-nya," kata dia.
Sandiaga memperkirakan secara konservatif Pemprov Jakarta bisa meraih dana segar sebesar Rp 1 triliun. Jika terelisasi, dana hasil divestasi tersebut bisa diinvestasikan lagi ke instrumen keuangan seperti deposito dengan suku bunga yang menguntungkan.
"Ini finance one on one. Buat teman-teman, kita antisipasi. Lets say konservatif (Pemprov) dapat Rp 1 triliun, kita depositoin. Sekarang bunga tertinggi kalau deposito 4 persen kurang lebih. Ngga ngapain-ngapain saja kita terima Rp 40 miliar per tahun. Itu finance one on one," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsidi menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melepas 26,25 persen saham di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Menurut Prasetio, perusahaan bir tersebut memberikan dividen yang cukup besar setiap tahunnya serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
"Sayang sekali ya kalau sampai dilepas sahamnya," ujar Prasetio saat dihubungi wartawan, Rabu (16/5/2018) malam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya