Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno berencana membuat workshop di DPRD Provinsi Jakarta perihal keputusan Pemerintah Provinsi Jakarta yang melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.
Workshop tersebut kata Sandiaga untuk menjawab kekhawatiran DPRD terkait menurunnya sumber pemasukaan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD) Jakarta.
"Untuk teman-teman nanti di DPRD, saya akan buat workshop untuk menjawab semua kekhawatiran terhadap menurunnya sumber pemasukan khususnya PAD (Pendapatan Asli Daerah," ujar Sandiaga di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Pemprov Jakarta memang berencana melepas kepemilikan 26,25 persen saham di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DLTA itu. Sandiaga menuturkan nantinya di workshop, dirinya yang memiliki pengalaman di bidang investasi, akan menjelaskan Pemprov akan mendapat nilai investasi yang tinggi setelah melepas saham.
"Ya kita bisa workshop dan saya bisa jelaskan. Kebetulan memang ini bidang saya ya, dulu di bidang investasi. Dan saya bisa jelasin bahwa harapan kita, kita akan mendapat nilai yang cukup signifikan dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata dia.
Sandiaga meyakini, PAD Jakarta meningkat setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendivestasi kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk.
Pemprov Jakarta memang berencana melepas kepemilikan 26,25 persen saham di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DLTA itu.
"Jadi saya yakin justru akan berlipat ganda PAD-nya," kata dia.
Sandiaga memperkirakan secara konservatif Pemprov Jakarta bisa meraih dana segar sebesar Rp 1 triliun. Jika terelisasi, dana hasil divestasi tersebut bisa diinvestasikan lagi ke instrumen keuangan seperti deposito dengan suku bunga yang menguntungkan.
"Ini finance one on one. Buat teman-teman, kita antisipasi. Lets say konservatif (Pemprov) dapat Rp 1 triliun, kita depositoin. Sekarang bunga tertinggi kalau deposito 4 persen kurang lebih. Ngga ngapain-ngapain saja kita terima Rp 40 miliar per tahun. Itu finance one on one," ucap dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsidi menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melepas 26,25 persen saham di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Menurut Prasetio, perusahaan bir tersebut memberikan dividen yang cukup besar setiap tahunnya serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
"Sayang sekali ya kalau sampai dilepas sahamnya," ujar Prasetio saat dihubungi wartawan, Rabu (16/5/2018) malam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana