Mendagri Sebut Tempat Masak di IPDN Kotornya Melebihi Toilet

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Upacara tersebut dilaksanakan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Dalam pidatonya, Tjahjo menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri untuk tidak bermain di dalam proyek. Hal tersebut disebabkan, ia masih menerima laporan-laporan negatif perihal permainan anak buahnya.

"Saya masih dapat laporan eslon 3 dan 4 yang datang ke rumah ternyata masih banyak pengusaha-pengusaha yang teken kontrak di Kemendagri sudah berkutat, berkuasa lebih dari 5 tahun," kata Tjahjo.

Hingga saat ini Tjahjo masih menemukan ASN-ASN yang masih bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor rekanan. Padahal hal tersebut wajib dihindari oleh ASN.

Tjahjo mencontohkan, buruknya monopoli kerja sama ASN dengan para kontraktor, salah satunya ialah kontraktor penyedia makanan di IPDN. Ia mengetahui kontraktor tersebut sudah bekerja sama selama 8 tahun namun tidak memberikan kualitas makanan yang baik bagi para praja.

"Urusan makan di IPDN. Sudah 8 tahun tidak diganti pemborongnya. Kalau makannya tambah lezat, tambah nikmat ya enggak. Ini tambah hancur," ujarnya.

Tjahjo pun sempat menyampaikan keluhan para praja perihal makanan di sela-sela pidatonya tersebut.

"Keluhan praja IPDN sama, mana yang asin yang pedas mana yang pahit, asam. Apalagi tempat masaknya sudah melebihi toilet kotornya. Itu sangat-sangat tidak manusiawi," ucapnya.

Oleh sebab itu, Tjahjo memerintahkan kepada seluruh ASN Kemendagri untuk menghentikan monopoli kontraktor.

Baca Juga: Hari Kebangkitan Nasional, Ini Pesan Plt Gubernur Jakarta Djarot

"Tolong sampaikan para rekanan-rekanan yang sudah 5 tahun lebih berkuasa di Kemendagri, IPDN, BPNDP, stop. Ganti rekanan yang baru. Sesuai mekanisme yang ada," katanya.

Ia pun mengharapkan adanya penyegaran di dalam rekanan ASN agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

"Nah, tolong yang lain-lain hindari monopoli ini. Supaya ada penyegaran. Baik semua kelompok-kelompok masyarakat bisa menikmati pemerataan pembangunan yang ada," pungkasnya.