Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS Fahri Hamzah tidak sependapat dengan kebijakan dari Kementerian Agama soal rekomendasi 200 nama penceramah atau mubaligh selama Ramadan. Fahri menilai itu adalah kebijakan yang konyol.
Menurut Fahri, tugas negara menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Termasuk perbedaan pendapat di antara para mubaligh.
"Biarkan saja itu beda pendapat. Tapi jangan kemudian pemerintah ngatur ini yang bagus dan ini yang nggak bagus. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Fahri menuding rekomendasi yang dikeluarkan Kemenag sebagai upaya mengontrol publik. Menurut dia sikap keliru.
"Ya kalau sekedar ngomong sih okay, tapi kan dia bikin rekomendasi. Ini kan kayak dia mau mengontrol imajinasi publik. Nanti jika mubaligh begitu, nanti pers juga dia bikin list sama dia," ujar Fahri.
Kementerian Agama, pada Jumat (18/5/2018), mengeluarkan daftar 200 mubalig yang direkomendasikan untuk mengisi ceramah di forum-forum keagamaan Islam di Tanah Air.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, nama-nama tersebut muncul berdasarkan permintaan publik dan ormas Islam. Meski baru merilis 200 nama, Lukman mengatakan kemungkinan besar akan ada nama-nama susulan. Namun, hal ini tergantung pada permintaan publik dan ormas Islam.
Nama-nama yang sudah diusulkan oleh ormas Islam atau tokoh ulama Islam nantinya akan diseleksi oleh Kemenag. Seleksi yang dilakukan di antaranya melihat dari riwayat hidupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD