Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon tidak setuju dengan rekomendasi 200 penceramah yang direkomendasikan Kementerian Agama. Menurut dia, kebijakan itu tidak perlu dikeluarkan.
Fadli menilai kebijakan tersebut dikeluarkan tidak mempunyai keterdesakan.
"Saya kira itu satu hal yang konyol yang dikeluarkan oleh Kemenag. Karena menurut saya, itu tidak ada urgensinya," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan kebijakan yang dilakukan Kemenag justru akan memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
"Ini kan menimbulkan masalah baru. Kenapa sih suka banget sama masalah baru? Sudah jelas ada ingin ketenangan, tiba-tiba membuat satu klasifikasi ulama 200 orang itu. pendakwah yang dianggap mungkin sesuai dengan jalan pemerintah atau tidak sih," tutur Fadli.
Menurut Fadli, kebijakan Kemenag bisa menimbulkan kecurigaan pada ulama-ulama yang tidak masuk di dalam daftar 200 nama tersebut.
Kata dia, sekalipun di antara 200 nama yang masuk dalam daftar rekomendasi Kemenag, banyak ulama dan tokoh yang baik, tapi bukan berarti yang tidak masuk daftar adalah ulama yang tidak bagus.
"Ini kan membuat perpecahan. Orang menjadi menjadi sangka apa ini. Mungkin kalau stilah dulu itu ada ulama plat merah, ada yang bukan gitu. Walaupun saya tahu di antara 200 itu juga banyak yang memang bagus. Tetapi luar itu juga banyak yang bagus-bagus," tutur Fadli.
"Sepeti ustaz Somad dan lain-lain. Itu kan sudah mendapatkan tempat di hati umat, di hati masyarakat. Kok tiba-tiba dia di exclude kan dari situ," tambah Fadli.
Ia curiga, nama ustad Abdul Somad tidak masuk ke dalam daftar 200 nama itu lantaran pernah kritis terhadap pemerintah.
"Mungkin karena dia pernah kritis atau seperti apa ya, saya kira itu akhirnya menimbulkan reaksi yang sangat negatif dari kalangan umat Islam. Dan tentu juga dari kyai ulama yang k termasuk di dalamnya. Jadi sebaiknya itu dicabut lah. Itu kekonyolan yang tidak perlu," kata Fadli.
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Sebut Kemenag Tak Seharusnya Mengatur Muballigh
-
Al Quran Jadi Alat Bukti, Sidang Aman Abdurrahman Dianggap Aneh
-
Daftar 200 Penceramah Berkualitas Pilihan Kementerian Agama
-
Gerindra Merasa Dituduh Jadi Partai Pendukung Terorisme
-
Siapa Cawapres Prabowo di Pilpres? 3 Orang Ini Tahu Bocorannya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO