Tommy Blak-blakan Soal Pemerkosaan Massal dan Kejatuhan Soeharto

"Uang yang mereka cari (dituntut dikembalikan) adalah uang yang diinvestasikan di Bank Duta. Bank itu telah ditutup oleh pemerintah ... (dan) memiliki kewajiban lebih besar terhadap pelanggannya, tentu saja, pelanggan sedang diprioritaskan."

Surga yang Mematikan

Dalam sesi wawancara tersebut, Al Jazeera juga mempertanyakan kepada Tommy bahwa terdapat lebih dari satu juta orang Indonesia tewas dibunuh selama pemerintahan Soeharto. Sementara ribuan lainnya dipenjara tanpa proses hukum.

Soeharto sendiri menyatakan diri berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998, setelah gerakan rakyat semakin meluas menggelar aksi menuntut sang presiden turun tahta.

Berhentinya Soeharto juga dibayang-bayangi oleh tragedi pembunuhan dan pemerkosaan massal khususnya terhadap perempuan etnis Tionghoa.

Seribu orang Indonesia diperkirakan tewas selama kerusuhan, yang turut menghancurkan pusat-pusat perbelanjaan dan rumah di ibu kota, Jakarta.

Setidaknya, 150 wanita etnis Tionghoa diperkosa. Kerusuhan tersebut dimulai setelah krisis keuangan Asia menyebabkan pasar saham jatuh.

Aksi pemerkosaan massal dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa semakin meningkat ketika tentara menembak empat mahasiswa di sebuah universitas.

Kerusuhan tersebut, diduga sengaja dibuat oleh rezim saat itu untuk mendiskreditkan gerakan rakyat.

Baca Juga: Aksi Kawanan Begal Teror Pengguna Layanan Hotspot di Bogor

Namun, Tommy menilai kerusuhan Mei 1998 tersebut mungkin direkayasa justru untuk mengingkirkan sang ayah dari kekuasaan.

"Ini seperti sebuah film, di mana sutradara telah membuat skenario segalanya, tetapi mereka yang di lapangan hanya aktor. Jadi kita tidak bisa melihat siapa yang ada di belakangnya," katanya.

Menurutnya, Soeharto pada tahun 1998 justru bertidak bijak dengan menyatakan berhenti sebagai presiden. Padahal, Soeharto bisa saja masih bertahan sebagai presiden.

"Ayah saya bisa tetap berkuasa. Sebab, masih ada pasukan militer yang siap membelanya dan untuk menjaga situasi. Tapi yang dilakukan sebaliknya, ketika Harmoko (Ketua MPR saat itu) memintanya berhenti, maka dia berhenti,” tuturnya.