Suara.com - Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad, bertekad memangkas utang nasionalnya yang hingga kekinian mencapai RM 1 Triliun atau setara Rp 3.575 triliun.
Mahathir, seperti diberitakan Reuters, Rabu (23/5/2018), memastikan membatalkan sejumlah proyek bombastis, serta memotong gaji para menteri guna mendapat tambahan uang membayar utang tersebut.
Ia menuturkan, tingkat utang nasional Malaysia itu sudah berada di garis yang mengkhawatirkan. Sebab, selain jumlah utang itu menjadi yang terbesar ketiga di Asia Tenggara, juga mencapai 65 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, membengkaknya jumlah utang nasional itu karena pendahulunya yang dikalahkan dalam pemilu Mei 2018, Najib Razak, melakukan banyak kesalahan anggaran.
"Saya telah diberitahu bahwa utang kami sebenarnya RM 1 triliun. Tetapi hari ini kami telah mempelajari dan mendapat solusi untuk mengurangi utang itu,” kata Mahathir dalam jumpa pers.
Mahathir juga menuturkan, bakal kembali mempertimbangkan berhenti membiayai perusahaan Amerika Serikat yang ditugaskan mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 . Pesawat itu menghilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014.
Kasus menghilangnya pesawat MH370 beserta 239 penumpang di dalamnya itu, tetap menjadi perhatian banyak negara dan merupakan salah satu misteri terbesar penerbangan terbesar di dunia.
Bahkan, Mahathir menuturkan, menteri transportasi yang baru tengah mengkaji untuk menyetop pencarian tersebut pada Selasa (29/5) pekan depan.
Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mengatakan, rasio utang terhadap PDB Malaysia sampai Maret 2018 terbilang “cukup tinggi” pada 51 persen.
Baca Juga: Ini Treatment yang Akan Dilakukan Thomas Tuchel pada Neymar
Rasio utang itu dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian jika dibiarkan terus meningkat.
Mahathir juga mengumumkan rencana mencabut pajak barang dan jasa yang kontroversial, guna meraup RM 43,8 miliar tahun ini, dan memulihkan kembali subsidi bahan bakar minyak.
Menurut Moody’s, meskipun populer di kalangan pemilih, rencana ini akan memperlebar defisit fiskal dan dapat menjadi kredit negatif kalau tanpa tindakan pengimbangan.
Selain itu, Mahathir mengatakan gaji menteri kabinet dipotong 10 persen dan bahwa pemerintahnya segera memutuskan berlanjut atau tidaknya proyek kereta berkecepatan tinggi Singapura-Kuala Lumpur.
"Ini akan dikelola oleh menteri keuangan dan dalam proses perampingan nanti, saya jamin tak ada orang yang bergaji lebih rendah akan terimbas hal ini,” terangnya.
Untuk diketahui, ketika masih berkuasa, PM Najib selalu mengklaim utang nasional berada di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sendiri, yakni sebesar 55 persen dari PDB.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!