Suara.com - Kementerian Luar Negeri mengimbau agar warga negara Indoneia tidak masuk ke Yaman. Ini menyusul perkembangan situasi politik dan keamanan di negara di selatan Semenanjung Arab itu.
"Kami imbau WNI untuk jangan ke sana lagi, dan bagi yang sudah di sana untuk segera meninggalkan Yaman," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Kamis (25/5/2018) malam.
Pemerintah Kesultanan Oman telah menyampaikan edaran resmi pada 6 Mei terkait larangan bagi semua warga asing untuk melintasi perbatasan Yaman-Oman karena situasi politik dan keamanan di Yaman. Dari hasil pemantauan pemerintah Oman, dikhawatirkan perbatasan Yaman-Oman sepanjang 288 km tersebut dapat digunakan sebagai pintu lalu lintas orang yang masuk ke Yaman untuk mendukung kelompok Houthi maupun AQAP (Al-Qaeda di Semenanjung Arab).
Perbatasan itu dikhawatirkan juga menjadi tempat lalu lintas penyelundupan senjata. Saat ini dari dua perbatasan darat Yaman dengan negara tetanggannya, Arab Saudi dan Oman, hanya perbatasan dengan Oman yang masih bisa dilintasi.
Kemlu RI mengeluarkan pernyataan pada Kamis bahwa berdasarkan pengamatan perwakilan RI konflik di Yaman belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Sementara itu, akses keluar masuk dari dan ke Yaman dari dua negara yang berbatasan dengan Yaman yaitu Arab Saudi dan Oman semakin sulit.
Situasi tersebut menyulitkan perwakilan RI terdekat untuk memberikan perlindungan baik bagi WNI yang berada di Yaman maupun WNI yang akan keluar dari Yaman. Sejak permulaan konflik di akhir 2014, Pemerintah Indonesia menfasilitasi evakuasi WNI dari berbagai wilayah yang terkena dampak konflik di Yaman.
Puncaknya, sejak 30 Maret 2015 hingga 21 April 2015, pemerintah mengirimnakn tim khusus ke Yaman untuk melakukan evakuasi WNI secara intensif dengan dukungan lima perwakilan RI di sekitar Yaman.
Total sebanyak 1.925 WNI dan 173 WNA berhasil dievakuasi melalui jalur darat, laut (kota Aden) dan udara. Sejak 2015 Pemerintah Indonesia telah melarang WNI masuk ke Yaman. Larangan tersebut hingga saat ini belum pernah dicabut.
Saat ini diperkirakan masih terdapat antara 1.000-1.600 WNI di Yaman. Konsentrasi WNI terbesar terdapat di Provinsi Hadramaut, di mana banyak pelajar Indonesia menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan Islam. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM