Suara.com - Anggota Dewan Pers, Ratna Komala mengimbau kepada media massa di Tanah Air untuk cerdas dalam memberitakan isu terorisme. Hal itu agar media tidak diperalat oleh para pelaku teroris.
Ratna menjelaskan, Dewan Pers memiliki pedoman peliputan terorisme yang harus dipahami oleh wartawan.
Didalamnya terdapat batasan, dimana wartawan tidak boleh membesar-besarkan isu terorisme karena akan memberi dampak ketakutan di masyarakat.
Baca Juga: Soal Caleg Koruptor, Sikap DPR Bikin KPU Bingung
"Misalnya tidak boleh memberi ruang yang justru memberikan dampaknya supaya orang akhirnya ketakutan. Tujuan teroris itu kan untuk menakut-nakuti masyarakat. Kita justru ikut menebarkan teror jadi kepanjangan tangan teroris (jika membesar-besarkan isu terorisme)," jelas Ratna saat dihubungi suara.com, Sabtu (26/5/2018).
Membesar-besarkan yang dimaksud Ratna, media tidak boleh terus-menerus memberitakan isu terorisme. Hal itu dikhawatirkan justru dimanfaatkan para pelaku teror untuk menjalankan setiap aksinya.
"Kalau kita terus-terusan mengangkat soal teroris apa yang mereka lakukan itu akan memberi ruang yang terlalu banyak untuk teroris. Membuat dampaknya menjadi luas, masyarakat jadi ketakutan. Nah itu sudah jadi sesuai dengan tujuan mereka," jelasnya.
Lebih lanjut, Ratna mengatakan, bahwa media harus memahami kebutuhan masyarakat akan informasi di luar isu terorisme.
Karena itu, Dewan Pers tidak memperbolehkan media terus-terusan dalam memberitakan isu terorisme.
"Harus ada keberagaman, tidak boleh cuman satu kan publik ingin tahu berita yang lain. Misalnya dalam satu media yang diberitakan berita tentang terorisme terus, padahal kan di Indonesia ini banyak isu yang lain," katanya.
Baca Juga: Indonesia Semifinalis Piala Thomas, Ahsan: Kami Sudah Berusaha
Ratna pun menyarankan kepada media massa untuk selalu bijak dalam memberitakan isu terorisme. Serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, sehingga tidak memberikan dampak ketakutan di masyarakat, dan tidak memberi ruang bagi para pelaku teroris.
"Kalau cerdas, kita memikirkan ini ada manfaat buat masyarakat apa tidak. Kalau misalnya informasi, masyarakat harus tahu. Tapi kalau misalkan jadi menakut-nakuti, apalagi kurang akurat, kurang verifikasi, artinya kan itu justru jadi tidak imbang. Itu sebenarnya prinsip-prinsip jurnalistik," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Validasi di Media Sosial: Kebutuhan atau Ketergantungan yang Tak Disadari?
-
Setop Jadi Konten Kreator Saat Tugas, Mabes Polri Larang Anggota Live Streaming di Medsos!
-
Sisi Gelap Internet: Ketika Privasi Menjadi Ruang Nyaman bagi Para Predator
-
Psywar Panas! Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Bisa Juara Piala AFF 2026
-
Inggris Naikkan Level Bahaya Terorisme Usai Penusukan Orang Yahudi di Golders Green
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab