Suara.com - Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh internasional menemui Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan dilakukan Nay Pyi Daw, Myanmar guna membahas solusi etnis Rohingya di Provinsi Rakhine yang belum kunjung diakui.
Mereka dan Suu Kui terlibat dialog terbuka serta akrab, 25 Mei lalu di kantor pemimpin Myanmar tersebut.
"Perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine, menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara bahkan dunia," kata Din selaku Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP).
Maka dari itu, Din menyampaikan masalah Rohingya perlu diatasi secara tepat. Menurut dia, tiada lain jalan lain untuk persoalan di Provinsi Rakhine itu kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat.
Untuk itu, Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI meminta agar ada pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya yang secara kebetulan mayoritas beragama Islam.
Suu Kyi selaku penasihat negara setingkat perdana menteri di Myanmar menanggapi bahwa Myanmar mengamalkan demokrasi dan sangat menghargai hak asasi manusia dan nilai demokrasi.
"Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi," kata Suu Kyi.
Turut hadir dalam peetemuan itu sejumlah tokoh agama dunia, antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India dan Wakil Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York Rev Koichi Sugino.
Selain itu, hadir juga President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP bersama para tokoh lintas agama Myanmar. Delegasi yang menemui Aung San Suu Kyi menyampaikan Surat para tokoh agama dunia untuk Bangsa Myanmar.
Suu Kyi menerima dengan senang hati surat itu termasuk usulan delegasi agar ada Konferensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018. Konferensi tersebut diharapkan menjadi tonggak penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta