Suara.com - Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh internasional menemui Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan dilakukan Nay Pyi Daw, Myanmar guna membahas solusi etnis Rohingya di Provinsi Rakhine yang belum kunjung diakui.
Mereka dan Suu Kui terlibat dialog terbuka serta akrab, 25 Mei lalu di kantor pemimpin Myanmar tersebut.
"Perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine, menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara bahkan dunia," kata Din selaku Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP).
Maka dari itu, Din menyampaikan masalah Rohingya perlu diatasi secara tepat. Menurut dia, tiada lain jalan lain untuk persoalan di Provinsi Rakhine itu kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat.
Untuk itu, Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI meminta agar ada pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya yang secara kebetulan mayoritas beragama Islam.
Suu Kyi selaku penasihat negara setingkat perdana menteri di Myanmar menanggapi bahwa Myanmar mengamalkan demokrasi dan sangat menghargai hak asasi manusia dan nilai demokrasi.
"Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi," kata Suu Kyi.
Turut hadir dalam peetemuan itu sejumlah tokoh agama dunia, antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India dan Wakil Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York Rev Koichi Sugino.
Selain itu, hadir juga President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP bersama para tokoh lintas agama Myanmar. Delegasi yang menemui Aung San Suu Kyi menyampaikan Surat para tokoh agama dunia untuk Bangsa Myanmar.
Suu Kyi menerima dengan senang hati surat itu termasuk usulan delegasi agar ada Konferensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018. Konferensi tersebut diharapkan menjadi tonggak penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara