Gubernur Jabar Pesan, Pemimpin Harus Amanah

Suara.com - Pemimpin harus amanah. Pemimpin harus menularkan sikap amanahnya tersebut pada aparat di bawahnya dengan menjalin komunikasi harmonis, meningkatkan kesejahteraan bawahannya, membina mental aparat melalui pengajian rutin, dan pengawasan penggunaan anggaran secara langsung.

“Dengan kepemimpinan yang amanah itu, 278 penghargaan dari pemerintah pusat, swasta, maupun dunia Internasional berhasil diraih oleh pemerintah Jawa Barat selama 10 tahun ini,” ujar Gubernur Jabar, Ahmad Herwayan (Aher), dalam "Ramadhan Public Lecture 2018".

Kegiatan dengan tema "Menyongsong Masa Depan Indonesia Berkeadaban dalam Perspektif Penyelenggaraan Birokrasi yang Amanah" ini digelar di Masjid Kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (26/5/2018).

Menurut Aher, untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, gubernur bisa menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP merupakan konversi atau transformasi kebijakan honorarium menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai, yang distribusinya disesuaikan dengan kinerja dan jabatan. Pengukurannya berdasarkan k inerja berbasis SKP dan online system.

"Kesejahteraan pegawai merupakan salah satu motif atau alasan terjadinya tindak pidana korupsi. TPP merupakan salah satu instrumen untuk menyelesaikan masalah mis-orientasi kerja pegawai, inefesiensi APBD, dan rendahnya kinerja pemerintah,” jelas Kang Aher, panggilan akrab Aher.

Menurutnya, dasar hukum TPP adalah Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006, dan Peraturan Gubernur No. 119 Tahun 2009, dan perubahannya, serta peraturan daerah No. 20 tahun 2012.

Untuk pengawasan, ujar Aher, ia menyatakan tak segan untuk turun langsung mengecek rancangan anggaran ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengaku, meneliti betul masalah anggaran, karena ingin anggaran tersebut efisien dan ramping, tapi bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya corat-coret anggaran yang tidak perlu. Ternyata angka anggaran yang tidak perlu, cukup besar. Kita manfaatkan itu ke bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan, atau infrastruktur," jelasnya.

Ia mencontohkan bidang pendidikan. Selama kepemimpinannya, bidang pendidikan telah menyentuh capaian yang mengembirakan.

Pada 2013, indeks pendidikan sebesar 58,08 poin, sedangkan pada 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian pula dengan angka harapan lama sekolah, meningkat 0,95 tahun,  dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017.

Angka partisipasi kasar sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada 2013-2014, menjadi 81,25 persen pada 2017-2018.

Pada kurun waktu RPJMD 2013-2018, telah direalisasikan juga pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA negeri, swasta, dan pesantren sebanyak 12.243 unit. Jumlah ini telah melampaui target janji gubernur sebanyak 10.000 unit.

Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat Jabar untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, telah dibangun juga 866 RKB bagi perguruan tinggi swasta, dan beasiswa bagi 4.640 siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Di bidang kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan, dialokasikan pembiayaan sebesar 10 persen dari APBD. Dengan penganggaran itu, banyak hal yang telah dicapai, diantaranya jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi, yaitu mencapai 298 puskesmas dan 87 rumah sakit terakreditasi.

"Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar mencapai 88 rumah sakit, dan penduduk dengan jaminan kesehatan mencapai 71,62 persen," sebut Aher.