Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai polemik besarnya gaji para petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dinilai sebagai upaya pelemahan. Pelemahan itu, dia katakan, agar BPIP tidak berfungsi.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat berkunjung ke perkebunan kopi di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/5/2018).
"Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu. Ini jadi seolah ada upaya tertentu untuk melemahkan lembaga itu (BPIP) supaya tidak berfungsi," kata mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko menilai badan itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menangkal paham radikalisme ataupun terorisme yang akhir-akhir ini kembali marak terjadi di Tanah Air.
"Kalau BPIP dalam kondisi masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, dimana ancaman radikalisme semakin tinggi dan seterusnya, maka badan itu sangat diperlukan," bebernya.
Moeldoko mengatakan sudah beberapa kali berdiskusi dengan Kepala BPIP Yudi Latif terkait strategi agar konsep yang ditawarkan BPIP terkait deradikalisasi ataupun pemahaman ideologi Pancasila, bisa tersosialisasikan kepada masyarakat.
"Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan berusaha beberapa kali pertemuan dengan pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini dengan baik, salah satunya itu melalui media," jelasnya.
Dia enggan berkomentar lebih banyak saat disinggung ihwal besaran honor petinggi BPIP yang menjadi polemik permasalahan saat ini, termasuk honor yang diterima Ketua Dewan Pegarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Dia berkilah kalau urusan gaji pimpinan BPIP merupakan wewenang Kementrian Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegaeai BPIP, Megawati berhak mendapatkan honor sebesar Rp 112 juta per bulannya.
"Saya pikir ada standarnya ya, jangan saya yang menjawab ya, Menteri Keuangan sudah punya standar. Saya nggak mau jawab itu," pungkasnya. (Aminuddin)
Berita Terkait
-
Gaji Megawati Rp 112 Juta, Jokowi: Bukan Hitung-hitungan Saya
-
Alasan Kuat, Harusnya Gaji Jokowi Lebih Besar dari Pejabat Negara
-
Heboh Gaji Tinggi Pejabat BPIP, PPP Yakin Megawati Tak Minta Gaji
-
Megawati Dapat Rp 112 Juta per Bulan, Jokowi Cuma Rp 62 Juta
-
Fadli Zon Kritik Jokowi Beri Gaji Fantastis ke Megawati
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
Terkini
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam
-
Waspada Cuaca Ekstrem, Distamhut DKI Pangkas 69 Ribu Pohon Rawan
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025