Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai polemik besarnya gaji para petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dinilai sebagai upaya pelemahan. Pelemahan itu, dia katakan, agar BPIP tidak berfungsi.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat berkunjung ke perkebunan kopi di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/5/2018).
"Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu. Ini jadi seolah ada upaya tertentu untuk melemahkan lembaga itu (BPIP) supaya tidak berfungsi," kata mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko menilai badan itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menangkal paham radikalisme ataupun terorisme yang akhir-akhir ini kembali marak terjadi di Tanah Air.
"Kalau BPIP dalam kondisi masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, dimana ancaman radikalisme semakin tinggi dan seterusnya, maka badan itu sangat diperlukan," bebernya.
Moeldoko mengatakan sudah beberapa kali berdiskusi dengan Kepala BPIP Yudi Latif terkait strategi agar konsep yang ditawarkan BPIP terkait deradikalisasi ataupun pemahaman ideologi Pancasila, bisa tersosialisasikan kepada masyarakat.
"Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan berusaha beberapa kali pertemuan dengan pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini dengan baik, salah satunya itu melalui media," jelasnya.
Dia enggan berkomentar lebih banyak saat disinggung ihwal besaran honor petinggi BPIP yang menjadi polemik permasalahan saat ini, termasuk honor yang diterima Ketua Dewan Pegarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Dia berkilah kalau urusan gaji pimpinan BPIP merupakan wewenang Kementrian Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegaeai BPIP, Megawati berhak mendapatkan honor sebesar Rp 112 juta per bulannya.
"Saya pikir ada standarnya ya, jangan saya yang menjawab ya, Menteri Keuangan sudah punya standar. Saya nggak mau jawab itu," pungkasnya. (Aminuddin)
Berita Terkait
-
Gaji Megawati Rp 112 Juta, Jokowi: Bukan Hitung-hitungan Saya
-
Alasan Kuat, Harusnya Gaji Jokowi Lebih Besar dari Pejabat Negara
-
Heboh Gaji Tinggi Pejabat BPIP, PPP Yakin Megawati Tak Minta Gaji
-
Megawati Dapat Rp 112 Juta per Bulan, Jokowi Cuma Rp 62 Juta
-
Fadli Zon Kritik Jokowi Beri Gaji Fantastis ke Megawati
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Pilihan Sepatu Running Lokal Rp100 Ribuan, Murah tapi Kualitas Bukan Kaleng-Kaleng
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Mencerahkan Wajah, Cukup 3 Langkah Praktis Murah Meriah!
Pilihan
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
Terkini
-
Titah Kaesang Pangarep di Papua Barat: Jangan Biarkan Pembangunan Infrastruktur Terhenti
-
Hormati Pertemuan PGI - HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
-
Dosen UI: Tantangan Literasi Bencana Ada pada Aksi, Bukan Sekadar Informasi
-
Geruduk Kementerian Diktisaintek, BEM SI Teriakan Tiga Dosa Perguruan Tinggi
-
Prabowo Panggil Mendiktisaintek, Kampus Diminta Jadi Mitra Pemda Atasi Masalah Daerah
-
Ribka Haluk: Keselarasan Kebijakan Pusat - Daerah Kunci Sukses PSN Pantura Jawa
-
Telisik Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa Dinas PU Hingga Sopir Green SM
-
Kapal Perang AS Terjang Iran di Selat Hormuz dengan Dalih "Project Freedom"
-
Polisi Ciduk Pelaku Penusukan Terhadap Ibu di Pondok Aren Tangsel, Motif Masih Dalam Penyelidikan
-
Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Video Ceramah JK