Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai polemik besarnya gaji para petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dinilai sebagai upaya pelemahan. Pelemahan itu, dia katakan, agar BPIP tidak berfungsi.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat berkunjung ke perkebunan kopi di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/5/2018).
"Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu. Ini jadi seolah ada upaya tertentu untuk melemahkan lembaga itu (BPIP) supaya tidak berfungsi," kata mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko menilai badan itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menangkal paham radikalisme ataupun terorisme yang akhir-akhir ini kembali marak terjadi di Tanah Air.
"Kalau BPIP dalam kondisi masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, dimana ancaman radikalisme semakin tinggi dan seterusnya, maka badan itu sangat diperlukan," bebernya.
Moeldoko mengatakan sudah beberapa kali berdiskusi dengan Kepala BPIP Yudi Latif terkait strategi agar konsep yang ditawarkan BPIP terkait deradikalisasi ataupun pemahaman ideologi Pancasila, bisa tersosialisasikan kepada masyarakat.
"Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan berusaha beberapa kali pertemuan dengan pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini dengan baik, salah satunya itu melalui media," jelasnya.
Dia enggan berkomentar lebih banyak saat disinggung ihwal besaran honor petinggi BPIP yang menjadi polemik permasalahan saat ini, termasuk honor yang diterima Ketua Dewan Pegarah BPIP, Megawati Soekarnoputri. Dia berkilah kalau urusan gaji pimpinan BPIP merupakan wewenang Kementrian Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegaeai BPIP, Megawati berhak mendapatkan honor sebesar Rp 112 juta per bulannya.
"Saya pikir ada standarnya ya, jangan saya yang menjawab ya, Menteri Keuangan sudah punya standar. Saya nggak mau jawab itu," pungkasnya. (Aminuddin)
Berita Terkait
-
Gaji Megawati Rp 112 Juta, Jokowi: Bukan Hitung-hitungan Saya
-
Alasan Kuat, Harusnya Gaji Jokowi Lebih Besar dari Pejabat Negara
-
Heboh Gaji Tinggi Pejabat BPIP, PPP Yakin Megawati Tak Minta Gaji
-
Megawati Dapat Rp 112 Juta per Bulan, Jokowi Cuma Rp 62 Juta
-
Fadli Zon Kritik Jokowi Beri Gaji Fantastis ke Megawati
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
Terkini
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Rano Karno Mau Sulap Planetarium Jakarta Setara Las Vegas
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!