Suara.com - Terpidana kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat Anas Urbaningrum kembali menjalani sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) pada Kamis (31/5/2018) di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, Anas menghadirkan Wakil Direktut Keuangan Permai Grup Yulianis. Dalam keterangannya, Yulianis membantah Anas menerima mobil Toyota Harrier dari PT Adikarya terkait proyek Hambalang.
"Tidak benar pak, kan proyek Hambalang Tahun 2010, mobil Harrer tahun 2009," kata Yulianis.
Mendengar bantahan mantan anak buah Muhammad Nazaruddin tersebut, Anas pun menilai tuduhan tersebut hanyalah berita bohong. Meski begitu, berita bohong tersebut tetap menjadikan dirinya sebagai tersangka lalu terpidana.
"Apa lagi harrier, Harrier itu cerita hoax, jadi hoax yang jadi perkara. Jadi ada hoax yang mengatakan Anas terima mobil Harrier dari Adi Karya terkait proyek Hambalang, seratus persen itu hoax kalau baca sekarang," kata Anas.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengaku mobil Harrier dengan perkara Hambalang tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya dia merasa aneh dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
"Sama sekali tidak (berkaitan), dan mobil Harrier dari Adi Karya itu aneh sekali, tapi itulah fakta bahwa saya jadi tersangka dengan bukti katanya menerima mobil Harrier dari Adi Karya, makanya ini hoax dari planet apa?," protesnya.
Yang lebih aneh lagi menurut Anas adalah terkait dengan putusan majelis hakim kasasi atau hakim agung yang dipimpin oleh Hakim Artidjo Alkostar. Pasalnya, bukannya memperbaiki putusan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama. Namun malah sebaliknya melipatgandakannya.
"Saya dihukum, malah dilipatgandakan oleh majelis hakim kasasi. Padahal putusan hakim kasasi, seperti yang saya bilang tadi itu, putusannya sama sekali tidak kredibel," kata Anas.
"Saya menganggap pak Artidjo itu secara pribadi orang yang kredibel, orang yang saya sangat hormati. Tapi putusannya itu sangat tidak kredibel," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'