Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan partainya samasekali tidak tertarik dengan koalisi kerakyatan atau nusantara yang ingin digagas Partai Demokrat. Golkar tak akan berpaling dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diusung sebagai Capres petahana di Pilpres 2019.
Ace sendiri masih mempertanyakan apakah wacana koalisi altenatif itu akan diterima oleh partai politik lain atau tidak, mengingat koalisi hanya bisa tercapai apabila partai anggota koalisi memiliki gagasan yang sama.
Baca Juga: Istri Mantan Wakil Ketua DPRD Bali Divonis 12 Tahun Penjara
"Kalau Partai Golkar sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Partai Golkar konsisten mendukung Pak Jokowi sebagai Capres," kata Ace saat dihubungi, Kamis (7/6/ 2018).
Ace mengklaim, Golkar dan pemerintahan Jokowi memiliki platform politik yang sama, yakni politik kebangsaan. Hal ini yang mendasari Golkar konsisten tetap mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Baca Juga: Dituduh Selingkuhan Ahok, Grace: Cobaan Perempuan Masuk Politik
Tidak hanya politik kebangsaan, keberhasilan pembangunan ekonomis yang dilakukan Jokowi, juga dinilai memiliki kesamaan platform dengan gagasan kesejahteraan yang diusung partai berlambang pohon beringin.
"Jadi menurut saya pembentukan koalisi bukan semata-sama nggak mau dengan koalisi tertentu, lalu membentuk koalisi lain. Tetapi berdasarkan platform yang sama untuk membangun bangsa," tutur Ace.
Rencana pembentukan koalisi kerakyatan pertama kali disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Beban Maudy Koesnaedi Perankan Zaenab di Si Doel The Movie
Upaya pembentukan koalisi tersebut sekaligus menegaskan Demokrat ingin membentuk poros alternatif di luar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dan Koalisi Keumatan yang diidentikkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Ya partai Demokrat sekarang sedang serius membangun poros kerakyatan ya untuk pilpres 2019. Makanya Pak SBY tadi bicara kita koalisi kerakyatan, bantu rakyat dulu lah," ungkap Ferdinand, di DPP Partai Demokrat, JakartaPusat, Kamis (7/6/2018).
Tag
Berita Terkait
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
Golkar Copot Musa Rajeckshah dari Ketua DPD Sumut, Sekjen Bongkar Alasannya
-
Perjalanan Karier Aura Kasih, Nyaris Nyaleg atas Rekomendasi Ridwan Kamil?
-
Terpopuler: Awal Mula Ijazah Jokowi Dituduh Palsu, Artis AK Terseret Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana