Wadah Pegawai KPK: Kasus Novel Sudah Dilupakan

Suara.com - Setahun berlalu, pengungkapan kasus dugaan penganiayaan dengan penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tak kunjung menemukan titik terang. Bahkan hingga saat ini, usaha Kepolisian seolah-olah terhenti, karena hanya bisa mengeluarkan sketsa wajah kedua orang yang diduga pelaku beberapa waktu lalu.

Hal yang sama juga ditunjukan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo, yang  menyaksikan kinerja Kepolisian, belum juga mengambil keputusan. Terhadap sikap Kepolisian dan Pemerintah tersebut, Wadah Pegawai KPK menduga, kasus yang mengorbankan Novel sudah dilupakan. 

"Sampai saat ini, kasus yang menimpa beliau (Novel Baswedan),  jangankan dituntaskan, bisa jadi sudah dilupakan," kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, kepada wartawan, Jakarta, Senin (18/6/2018).

Menurutnya, langkah WP KPK mengunjungi Novel di kediamannya, Minggu (17/6/2108), merupakan aksi untuk mengingatkan pemerintah dan Kepolisian untuk tidak melupakannya. Dia menilai, kondisi saat ini sudah sangat mendesak, apalagi waktunya sudah melebihi satu tahun.

"Selama ini, saya melihat situasi, namun kemarin, ketika saya bicara kepada pers, berarti sudah urgen. Kemarin, saya menyampaikan tuntutan wadah pegawai KPK," katanya.

Sebelumnya, WPK KPK berkunjung ke kediaman Novel di kawasan Kelapa Gading untuk menyampaikan dukungan dalam menuntaskan kasusnya. WP KPK ingin menyakinkan Novel bahwa dia tidak berjalan sendirian.

"Itu sebagai wujud komitmen, Novel tidak akan pernah sendirian dalam proses penyembuhan matanya dan dalam menuntut haknya sebagai korban, agar pelaku penyiraman air keras segera ditangkap. Sudah dua Lebaran terlewati, namun fakta penyerangan Novel Baswedan belum menunjukan titik terang," kata Yudi.

Menurutnya, penderitaan Novel yang harus hidup dengan sebelah mata karena menjadi korban teror, menggambarkan bahwa di negara yang sedang berupaya keras untuk menaikkan indeks pemberantasan korupsi dan mendapat pengakuan terhadap perlindungan HAM sesuai tujuan bernegara, upaya pemberantasan korupsi masih rentan mengalami serangan balik dari para koruptor.