Suara.com - Komunitas Nelayan Tradisional memastikan, jika proyek reklamasi teluk utara Jakarta diteruskan, maka biota laut di kawasan tersebut akan rusak sehingga turut berimbas pada pendapatan mereka.
Kekhawatiran mereka itu bukan tanpa alasan. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Ketua KNT Iwan menjelaskan, sejak proyek reklamasi dilakukan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, perputaran arus di lautan jadi tidak normal. Dampaknya biota laut yang berada di sekitar teluk Jakarta lambat laun berkurang.
"Biota laut jadi tidak lagi subur, tak seperti dulu. Apalagi nanti akan timbul pulau-pulau lain. Biota laut akan musnah,” kata Iwan kepada Suara.com di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (18/6/2018).
Jika proyek biota laut musnah akibat proyek reklamasi, Iwan mengkhawatirkan nelayan kehilangan sumber penghasilan ketika melaut.
"Lambat laun nelayan akan dengan sendirinya terusir, karena wilayah mata pencarian sudah dibuat proyek reklamasi. Mau cari ikan di mana lagi?" Jelasnya.
Sekalipun harus mencari ikan di laut lepas, nelayan tradisional kekurangan alat untuk melaut. Iwan menjelaskan, perahu nelayan tradisional hanya mampu melaut di sekitar pantai utara Jakarta.
"Mau cari ikan di laut lepas para nelayan tradisional tidak mampu, karena armada kapalnya tidak memenuhi standar, masalah kemampuan mereka, karena nelayan tradisional lingkupnya hanya di teluk Jakarta," tutur Iwan.
Iwan menyebut, nelayan awalnya menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta ketika menghentikan proyek reklamasi seusai Anies dilantik menjadi gubernur menggantikan Ahok.
Baca Juga: 192 Ribu Kendaraan Pemudik Sudah Kembali ke Jakarta
Namun, ketika Pemprov DKI mengeluarkan Pergub Nomer 58 Tahun 2018, nelayan justru mempertanyakan apakah pemerintah akan menlanjutkan proyek reklamasi atau sebaliknya.
"Sekarang sudah mulai lumayan sejak penghentian proyek. Biota laut sudah tumbuh. Kalau proyek itu malah dilanjutkan gubernur saat ini, limbah pembangunan juga kemana-mana. Banyak budi daya yang rusak terkena dampak limbah," tandas Iwan.
Tag
Berita Terkait
-
Nelayan Tradisional Jakarta Waswas Anies Teken Pergub Reklamasi
-
Mengerikan! Ini yang Terjadi Jika Reklamasi Jakarta Jalan Terus
-
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Sandi: Tanya ke Pak Anies
-
Terbitkan Pergub Reklamasi, Walhi: Anies Ingkar Janji Kampanye
-
Lanjutkan Reklamasi, Anies Dituding Langgar Janji Kampanye
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting