Suara.com - Ketua DPP PSI Tsamara Amani memahami dengan adanya penolakan publik perihal pengangkatan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabar Gubernur Jawa Barat. Ia melihat banyaknya publik yang tidak setuju dengan semangat reformasi yang menolak dwifungsi ABRI.
Akan tetapi, Tsamara meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendengarkan segala bentuk penolakan publik yang disebabkan tidak transparannya proses pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
"Penunjukkan tanpa proses yang transparan juga menimbulkan kecurigaan publik. Kemendagri harus serius mendengarkan opini publik yang menolak pengangkatan ini,” kata Tsamara kepada suara.com, Rabu (20/6/2018).
Di samping itu, Tsamara menginginkan Iriawan agar bisa fokus bertugas sebagai Pj Gubernur Jawa Barat meskipun dirinya masih aktif sebagai perwira polisi aktif.
“Pak Iriawan tentu saja warga negara yang baik dan juga polisi yang professional. Namun beliau masih perwira aktif kepolisian, maka ada baiknya beliau tetap fokus pada tugasnya sebagai Sekretaris Utama Lemhanas yang tidak kalah pentingnya,” pungkas Tsamara.
Berita Terkait
-
Jamin Komjen Iriawan Tak Campuri Pilkada Jabar, Ini Alasan PDIP
-
Pengamat: Pelantikan Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar Cacat Politik
-
Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, Gerindra: Pembohongan Publik
-
Ada Cawagub Anton Charliyan, Komjen Iriawan Dijamin Netral
-
Iwan Bule Jadi Pj Gubernur Jabar Cacat Hukum? Ini Kata Kemendagri
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga