Suara.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochmmad Iriawan akan memantau Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018) di wilayah Bandung Raya.
Pihaknya optimistis pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat yakni Pilgub Jawa Barat dan 16 pilkada tingkat kabupaten/kota yang akan dilaksanakan besok bisa berjalan dengan lancar dan aman.
"Insya Allah Pilkada Serentak Jawa Barat secara umum, yakni untuk pilgub dan 16 kabupaten/kota akan berjalan baik, kami akan terus memantau. Dari hasil laporan tadi, kami optimis pilkada akan berjalan lancar," kata Iriawan usai melakukan video conference Desk Pilkada Jawa Barat dengan kabupaten/kota, di Gedung Sate Bandung, Selasa (26/6/2018).
Berdasarkan hasil rapat melalui video conference dengan desk pilkada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat, kata Iriawan, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh logistik untuk pilkada sudah sampai hingga kecamatan di kabupaten/kota.
"Barusan video conference dengan kabupaten/kota. Saya di provinsi dengan aparat di kabupaten/kota semua hadir, pada prinsipnya saya memastikan logistik pemilu sudah ada di kab kota di kecamatan. Dan semua mengatakan tidak ada masalah," kata dia.
Pihaknya juga meminta penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota agar memperhatikan hak-hak politik pemilih pemula, aparat TNI/Polri dan para pensiunan bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat.
"Dan tadi di cek di lima kabupaten/kota, semua menyatakan sudah mengantisipasinya hal tersebut," kata dia.
Selain itu, lanjut Iriawan, pihaknya juga meminta kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak 2018 agar mengantisipasi TPS rawan.
"Yang kedua dengan TPS rawan, saya minta supaya betul-betul diantisipasi karena pemda setempat, Polri, KPU, Bawaslu, tahu betul TPS rawan. Sehingga itu harus jadi perhatian," kata dia.
Ia menyontohkan potensi TPS rawan ada di Kota Cirebon yakni pemilih yang terdaftar atau memiliki KTP Kota Cirebon namun secara geografis wilayah mereka masuk ke Kabupaten Cirebon.
"Solusinya tadi saya minta Penjabat Wali Kota Cirebon untuk mencari TPS yang persis di perbatasan," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Pilkada Sumsel, Ketua RT Masih Bagikan Surat Undangan Nyoblos
-
Pilkada Jabar, Polisi Tetapkan Kota Bekasi Siaga 1
-
Elit PKS Keliling Daerah Pastikan Calon Kepala Daerahnya Menang
-
Sehari Jelang Pilkada, PKS Bertemu Perwakilan Negara Uni Eropa
-
Waspada, Ribuan Petugas KPPS Terindikasi Tak Netral Saat Pilkada
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Garuda Muda Bidik 3 Poin Perdana
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
Terkini
-
Alasan Onad Pakai Narkoba Akhirnya Terungkap, Pengajuan Rehab Bakal Dikabulkan?
-
Dulu Digugat, Kini Aset Harvey Moeis dan Koleksi Sandra Dewi Siap Dilelang Kejagung!
-
Diungkap AHY, Prabowo Akan Bahas Restrukturisasi Utang Whoosh di Istana
-
Dishub DKI Bantah Warga Habiskan 30% Gaji untuk Transportasi: Nggak Sampai 10 Persen!
-
Sembunyi di Plafon dan Jatuh, Sahroni Ungkap Detik-detik Mencekam Penjarahan Rumahnya
-
Manuver Projo Merapat ke Gerindra: Rocky Gerung Sebut 'Gempa Bumi Politik' dan Minta Media Bongkar
-
Usai Jebol Bikin Banjir, Pramono Mau Kunjungi Tanggul Baswedan Besok
-
Tragis! Polisi Tewas di Tangan Pemabuk, Kronologi Ngeri Kasus Brigadir Abraham
-
Harta Karun Harvey Moeis-Sandra Dewi Siap Dilelang! Cek Daftar Rumah Mewah hingga Perhiasannya
-
Ahli Media Sosial di Sidang MKD Soroti Penyebaran Hoaks Cepat dan Respons Lambat DPR