Suara.com - Pilkada Serentak 2018 bakal digelar besok, Rabu (27/6/2018). Tinggal menunggu hitungan jam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan potensi rawan kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kecurangan itu berkaitan dengan kegiatan politik uang atau money politic.
Bawaslu memetakan potensi kecurangan politik uang ke dalam beberapa indikator. Yakni adanya aktor politik uang di wilayah TPS, terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye, dan terdapat relawan bayaran pasangan calon (paslon) di wilayah TPS.
Dari hasil pengumpulan data dan informasi oleh pengawas TPS, sejak 10 Juni sampai 22 Juni 2018, Bawaslu menemukan sebanyak 7.999 TPS yang terindikasi mempengaruhi pemilihnya dengan memberikan uang atau barang selama masa kampanye.
Selain itu, praktek money politic yang dilakukan aktor politik pun masih terjadi di 10.169 wilayah sekitar TPS. Belum lagi masih adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas tidak netral. Hal itu terjadi di 5.635 TPS.
"Adanya relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS terjadi di 8.621 TPS," kata anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).
Total keseluruhan potensi kecurangan dengan variabel politik uang selama kampanye, Bawaslu menemukan 26.789 TPS yang rawan dari jumlah 387.586 TPS.
Oleh karena itu Bawaslu meminta kerja sama untuk melaporkan setiap potensi pelanggaran terutama terkait dengan hak pilih, politik uang dan politisasi SARA. Warga yang menemukan pelanggaran langsung dapat melaporkan kepada Pengawas Pemilihan.
Pilkada Serentak 2018 nanti akan diselenggarakan di 171 daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 Provinsi. Bupati dan Wakil Bupati di 115 Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota di 39 kota. Jumlah TPS di seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 387.599 dengan jumlah pemilih sebanyak 152.066.686 pemilih.
Baca Juga: Bawaslu Patroli 24 Jam ke Daerah Selama Pilkada Serentak 2018
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional