Suara.com - Badan Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang di 64 tempat pemungutan suara yang tersebar pada sepuluh provinsi.
Rekomendasi untuk pemungutan suara ulang itu berdasarkan laporan yang kami terima dari pengawas di provinsi.
"Dan itu kami lanjutkan ke KPU," kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu di Jakarta Pusat, Kamis (29/6/2018).
Pencoblosan ulang di antaranya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Riau, dan Jawa Timur merupakan empat daerah dengan jumlah TPS tertinggi yang diusulkan melakukan pemungutan suara ulang, yakni masing-masing 35 TPS, 11 TPS, delapan TPS, serta enam TPS.
Sedangkan di Banten, Sulawesi Barat, Papua, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur tercatat hanya ada satu hingga dua TPS yang perlu pemungutan suara ulang (PSU).
Afifuddin menjelaskan rekomendasi PSU pada 64 TPS itu, di antaranya disebabkan karena ada sejumlah pelanggaran yang diketahui melibatkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Pelanggaran oleh KPPS itu di antaranya mencoblos lebih dari satu kali, membuka kotak suara pada satu hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Adapula yang diketahui membawa lari kotak suara dan isinya, terjadi di Papua," ujar dia lagi.
Selanjutnya, ada juga beberapa kasus pemilih diketahui menyalurkan suaranya bukan di TPS yang seharusnya.
"Pelanggaran lain, pemilih ada juga yang tidak memenuhi syarat, tapi tetap diperbolehkan memilih," kata Afifuddin.
Baca Juga: Polisi Tetap Bersiaga di Daerah Meski Pencoblosan Pilkada Selesai
Selain itu, menurut dia, ditemukan juga beberapa kesalahan teknis yang dilakukan penyelenggara pemilu, dan dampaknya fatal karena dianggap dapat mengganggu keabsahan suara di TPS. Contohnya, ada kotak suara yang tidak tersegel, surat suara sudah tercoblos duluan, dan jumlah surat suara yang digunakan lebih dari jumlah pemilih yang hadir, kata Afifuddin pula.
Berita Terkait
-
Kalah dari Kotak Kosong, Pendukung Paslon Tunggal Makassar Konvoi
-
Polisi Tetap Bersiaga di Daerah Meski Pencoblosan Pilkada Selesai
-
Pilgub Lampung Memanas, Siang Pemilihan, Malam Kena Gugatan
-
Bawaslu Rekomendasikan Pemilihan Ulang 2 Kabupaten di Banten
-
Tugas Berat Paslon Pemenang Pilkada Menurut MUI
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT