Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik sejumlah partai politik saat menghadiri acara Halal Bihalal di Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (29/6/2018).
Rizal Ramli yang digantikan posisinya pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo oleh Luhut Binsar Panjaitan, menyinggung kekalahan politik dinasti dan rontoknya partai nasional pada Pilkada Serentak 2018, 27 Juni lalu.
Menanggapi hal tersebut, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan, hal itu tidak berlaku bagi partainya. Dirinya menyebut PDIP mempunyai struktur kelembagaan yang kuat di daerah.
Baca Juga: Indonesia Tambah Satu Wakil di Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2018
"Sebenarnya kalau mau dikaitkan langsung antara Pilkada dengan partai, itu tergantung juga. Sekarang apakah setiap partai melakukan gerakan-gerakan politik seperti yang dilakukan PDIP terhadap seluruh strukturalnya maupun bacaleg, maupun calegnya? Apakah semua itu pasti seperti itu? Kan itu kembali ke masing-masing partai," kata Eriko ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.
Eriko mengungkapkan, jika PDIP memiliki struktur kelembagaan hingga tingkat anak ranting.
"Kami menjamin hal itu. Contoh, kebetulan salah satu daerah yang kami koordinasi, Lampung, itu sampai tingkat kecamatan, desa ada penanggungjawabnya," jelasnya.
Eriko turut mengomentari tudingan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyinggung kekalahan yang dialami partai politik besar dalam Pilkada Serentak 2018.
Baca Juga: Ini Harga Tiket Upacara Pembukaan Asian Games 2018
Dirinya mengklaim PDIP telah melampaui target pemenangan dalam Pilkada Serentak 2018.
"Tingkat kemenangan di seluruh Pilkada ini, dari periode lalu sampai saat ini, periode setelah Presiden Joko Widodo, kurang lebih sudah mencapai 50 persen," kata Eriko.
Tag
Berita Terkait
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
Terkini
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Perempuan Ini Ngaku Satu Almamater, Bongkar Ijazah Wapres Gibran yang Dipermasalahkan Publik
-
Rp 12,5 Triliun untuk Pembangunan Sumut, Bobby Nasution Sampaikan Ranperda P-APBD 2025
-
Stok BBM Langka, SPBU Swasta di Tebet Banting Stir Jual Beras Porang hingga Paket Makanan Ringan
-
Warning Wamenkum! Semua Tahanan di Indonesia Bisa Bebas Jika Aturan Ini Tak Segera Disahkan DPR
-
Kejagung Sita Sederet Tanah Zarof Ricar di Riau Senilai Rp35 Miliar, Aset Atas Nama Anak-anaknya!
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Jadi Menpora, Erick Thohir Wajib Mundur dari PSSI? Pakar: Sah, Asal Penuhi 1 Syarat Ini
-
Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
-
2 Kasus Baru Keracunan Massal MBG Tak Masuk KLB, Publik Murka ke Pemerintah: Tunggu Mati Dulu?