Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku bersyukur setelah Bank Indonesia membebaskan pembayaran down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama mulai 1 Agustus 2018.
Nantinya, besaran nilai DP pembelian rumah pertama diserahkan ke masing-masing perbankan.
Menurut Sandiaga, melalui peraturan baru tersebut, program rumah DP nol persen yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta mendapat tanggapan yang baik dari BI.
"Jadi alhamdulillah inisiatif yang DKI lakukan dapat tanggapan positif dari BI. Mereka sudah mengeluarkan peraturan yang merelaksasi," ujar Sandiaga di DPRD Provinsi Jakarta, Senin (2/7/2018).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut saat ini masyarakat terkendala oleh uang muka untuk membeli rumah.
Namun, dengan adanya aturan terbaru itu, ia berharap perbankan bisa ikut berpartisipasi di program rumah DP nol persen yang ada di DKI Jakarta.
"Salah satu yang jadi kendala masyarakat untuk dapat akses perumahan adalah DP-nya. Sekarang perbankan diberikan kemudahan untuk mengatur sendiri peraturan-peraturan baik DP-nya sendiri. Ini dampaknya kepada kita adalah semakin banyak perbankan yang bisa berpartisipasi di rumah DP nol rupiah," kata dia.
Tak hanya itu, Sandiaga menuturkan Pemprov akan meluncurkan 250 ribu unit rumah pada lima tahun ke depan.
"Seperti yang kami sampaikan, dari 250 ribu unit rumah yang akan diluncurkan 5 tahun ke depan, sebagian besar dari swasta. Dengan adanya relaksasi dari BI, mudah-mudahan jadi momen pemicu akselerasi daripada ketersedian rumah harga terjangkau," ucap dia.
Baca Juga: Demo #2019GantiPresiden di Markobar, PDIP: Neno Warisman itu PKS
Sandiaga mengklaim, beberapa bank menyatakan keinginannya berpartisipasi di program rumah DP nol persen. Karena itu ia berharap semakin banyak pihak swasta yang juga berpartisipasi dalam program rumah DP nol persen.
"Sudah ada beberapa bank-bank lain yang sudah menyatakan sebelum relaksasi ini, sudah menyatakan minat berpartisipasi. Dengan adanya berita ini (kebijakan BI), kami harapkan semakin banyak swasta yang bisa berpartisipasi," tandasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan: Pendapatan Daerah 2017 Lebih dari 100 Persen
-
BI Longgarkan Aturan Uang Muka KPR Perbankan, Ini Alasannya
-
Anak Menpora Dipukul, Sandiaga: Jangan Langsung Salahkan Jakmania
-
Rumah Tanpa DP, Anies : Jakarta Mulai, Kini Nasional Mengadopsi
-
BI Naikkan Suku Bunga Acuan 50 Basis Poin Jadi 5,25 Persen
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
Terkini
-
Monas-HI Bebas Kendaraan Selama Malam Takbiran, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya
-
Studi Ungkap Nasib Puntung Rokok di Tanah Setelah 10 Tahun: Bisakah Terurai?
-
50 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta di H-1 Lebaran, Stasiun Mana yang Paling Padat?
-
Tradisi Lama, Salat Idulfitri di Gumuk Pasir Kretek Jadi Magnet Umat Muslim Jogja
-
Bukan Lagi Lokal! Begini Cara Muhammadiyah Tetapkan Hari Raya Islam Berlaku Sedunia
-
PP Muhammadiyah: Lebaran Beda Itu Biasa, Jangan Pertajam Perbedaan
-
Khotbah Idulfitri Haedar Nashir: Peradaban Modern di Ambang Kehancuran Akibat Ulah 'Predator' Dunia
-
Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta Tak Pertajam Perbedaan Idulfitri, Imbau Tokoh Agama Jaga Kesejukan
-
Respons Dinamika Timur Tengah, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penghematan Energi
-
Prabowo Pangkas Anggaran 'Akal-akalan' Rp308 Triliun: Jika Tak Dipotong, Ini ke Arah Korupsi