Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku bersyukur setelah Bank Indonesia membebaskan pembayaran down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama mulai 1 Agustus 2018.
Nantinya, besaran nilai DP pembelian rumah pertama diserahkan ke masing-masing perbankan.
Menurut Sandiaga, melalui peraturan baru tersebut, program rumah DP nol persen yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta mendapat tanggapan yang baik dari BI.
"Jadi alhamdulillah inisiatif yang DKI lakukan dapat tanggapan positif dari BI. Mereka sudah mengeluarkan peraturan yang merelaksasi," ujar Sandiaga di DPRD Provinsi Jakarta, Senin (2/7/2018).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut saat ini masyarakat terkendala oleh uang muka untuk membeli rumah.
Namun, dengan adanya aturan terbaru itu, ia berharap perbankan bisa ikut berpartisipasi di program rumah DP nol persen yang ada di DKI Jakarta.
"Salah satu yang jadi kendala masyarakat untuk dapat akses perumahan adalah DP-nya. Sekarang perbankan diberikan kemudahan untuk mengatur sendiri peraturan-peraturan baik DP-nya sendiri. Ini dampaknya kepada kita adalah semakin banyak perbankan yang bisa berpartisipasi di rumah DP nol rupiah," kata dia.
Tak hanya itu, Sandiaga menuturkan Pemprov akan meluncurkan 250 ribu unit rumah pada lima tahun ke depan.
"Seperti yang kami sampaikan, dari 250 ribu unit rumah yang akan diluncurkan 5 tahun ke depan, sebagian besar dari swasta. Dengan adanya relaksasi dari BI, mudah-mudahan jadi momen pemicu akselerasi daripada ketersedian rumah harga terjangkau," ucap dia.
Baca Juga: Demo #2019GantiPresiden di Markobar, PDIP: Neno Warisman itu PKS
Sandiaga mengklaim, beberapa bank menyatakan keinginannya berpartisipasi di program rumah DP nol persen. Karena itu ia berharap semakin banyak pihak swasta yang juga berpartisipasi dalam program rumah DP nol persen.
"Sudah ada beberapa bank-bank lain yang sudah menyatakan sebelum relaksasi ini, sudah menyatakan minat berpartisipasi. Dengan adanya berita ini (kebijakan BI), kami harapkan semakin banyak swasta yang bisa berpartisipasi," tandasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan: Pendapatan Daerah 2017 Lebih dari 100 Persen
-
BI Longgarkan Aturan Uang Muka KPR Perbankan, Ini Alasannya
-
Anak Menpora Dipukul, Sandiaga: Jangan Langsung Salahkan Jakmania
-
Rumah Tanpa DP, Anies : Jakarta Mulai, Kini Nasional Mengadopsi
-
BI Naikkan Suku Bunga Acuan 50 Basis Poin Jadi 5,25 Persen
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata