Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Zaenal A Budiyono melihat posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kondisi sulit. Hal itu terkait dengan posisinya dalam koalisi Pemilihan Presiden 2019 nanti.
Pasalnya, kini Partai Gerindra lebih cenderung senang 'bermesraan' dengan Partai Demokrat. Terlebih lagi kecil kemungkinan PKS akan merapat ke barisan partai pendukung capres Joko Widodo.
"PKS tidak akan mudah, karena sulit PKS ke Jokowi karena dalam berbagai isu sering berseberangan. Kalau kemungkinan meninggalkan bisa, tapi terbatas," kata Zaenal dalam diskusi bertajuk 'Sebulan Jelang Pendaftaran Capres: Koalisi (Bukan) Harga Mati?' di Pulau Dua Restaurant, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).
Zaenal melihat apabila PKS benar-benar ingin meninggalkan Partai Gerindra maka seharusnya PKS membentuk poros baru yang bernuansa Islami.
"Kalau Gerindra dengan Demokrat, mau tidak mau harus buat poros baru. Poros Islam. Ini belum pernah terjadi. Secara sosiologis agak beda, terminologi Islamnya. Kalau saya merasa, PKS akan keras di awal, tapi detik akhir akan berpikir rasional," ujarnya.
Ia pun berpandangan PKS akan menentukan sikap di menit-menit akhir jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sama seperti ajang Pilpres 2014 lalu.
"PKS akan ambil posisi, entah mungkin seperti di 2014. Partai lain mengakui mesin PKS masif. Kalau lihat (Pilkada) Jabar Jateng, kita harus mengatakan mesin PKS masih bekerja walau organisasi pusat masih dirundung konflik elit," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Airlangga dan SBY Bahas Pilpres 2019, Tapi Belum Sepakat Koalisi
-
Posisi PKS Semakin Lemah saat Demokrat Tempel Gerindra
-
Gerindra Tolak RUU Pertanggungjawaban APBN 2017, Ini Alasannya
-
Didorong Nyapres, Pengamat Nilai AHY Cenderung Jadi Selebritis
-
Mau Usul Capres? WA ke Nomor Al Khaththath dan Mardani Ali Sera
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara