Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus berkomitmen meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu caranya adalah membuat terobosan dengan meningkatkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur ini sudah terealisasi di beberapa daerah di Indonesia.
"Konsep mal ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, di mana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita," kata Asman dalam acara Leader’s Talk di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).
Di MPP tersebut tersedia berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara integratif. Dengan demikian masyarakat tidak direpotkan lagi dengan birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Inovasi pelayanan ini sebagai salah satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga.
"Semuanya akan terus dikembangkan," kata Asman.
Konsep MPP ini mengadopsi Public Service Hall (PSH) dari Azerbaijan bernama ASAN Xidmat. Karena hal itu sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo bahwa pelayanan publik harus diperbaiki dan perizinan dipermudah.
"Diharapkan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB)," katanya.
Hingga tahun 2018, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Tomohon, Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, dan Kabupaten Karangasem.
Saat ini, beberapa daerah juga sedang membangun MPP antara lain di Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon Progo.
Baca Juga: Moeldoko: Presiden Selalu Ingatkan Birokrasi Harus Berubah
"Dengan adanya Leader’s Talk tentang MPP ini diharapkan pentingnya peningkatan pelayanan publik dapat semakin menjadi kesadaran bersama di kalangan aparatur negara," kata Asman.
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan bahwa birokrasi harus menyesuaikan kondisi obyektif bangsa. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Jangan bertele-tele, jangan bikin susah (masyarakat)," kata Moeldoko.
Moeldoko mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendirikan MPP. Ia berharap hal ini dapat terealisasi di daerah lainnya.
Sementara Wali Kota Tomohon Jimmy F. Eman menerangkan, pihaknya telah mendirikan MPP sejak tahun 2017. Masyarakat di sana disebut sangat senang dengan kehadiran MPP.
"Berjalan baik sejak diresmikan bapak menteri. Kami mulai dari 2017," kata Jimmy.
Senada dengan Jimmy, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerangkan pihaknya mendapat apresiasi dari masyarakat atas inisasi pendirian MPP ini. Kendati demikian, Pemkot Batam akan terus memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di MPP agar layanan kepada masyarakat semakin baik.
"Sekarang hampir semua pelayanan perizinan di Batam dilakukan di MPP. Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik," kata Amsakar.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menerangkan, kehadiran MPP sangat memudahkan kalangan pengusaha untuk membuat perizinan. Inisiasi yang digagas Menpan-RB Asman Abnur ini juga disebut berpihak kepada pengusaha di samping masyarakat pada umumnya.
"Karena menterinya berasal dari dunia usaha jadi mengerti betul keinginan dunia usaha. Sebab saat ini semuanya harus cepat di era digitalisasi," kataAnggawira.
Dan terakhir, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji menerangkan, kehadiran MPP di daerah-daerah justru semakin menyenangkan masyarakat. Ia pun menceritakan kegembiraan itu ketika mengunjungi MPP di Surabaya.
"Kami kalau mau mengurus pelayanan publik biasanya mengeluarkan energi lebih. Rasa-rasanya di kantor pelayanan publik tidak ada yang senyum, ngantri, sumpek. Tapi ketika kemarin di Surabaya seperti itu (pelayanannya baik)," kata Wahyu.
Berita Terkait
-
Mochtar Ngabalin: Golkar Tak Bakal Tinggalkan Jokowi, Entah PKB
-
Istana Ingin Bawa Lalu Muhammad Zohri Menghadap Jokowi
-
Mau Fokus Kerja, Moeldoko Larang Wacana Dirinya Jadi Cawapres
-
Airlangga Jadi Cawapres atau Tidak, Golkar Tetap Dukung Jokowi
-
Jajal LRT Palembang, Jokowi: Lebih Baik dari Kereta di Eropa
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
-
Meski Perpres Sudah Terbit, Tapi Menkeu Purbaya Mau Review Ulang Soal Kenaikan Gaji ASN 2025
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
Terkini
-
Dugaan Perubahan Riwayat Pendidikan Gibran, Pengamat: Skandal Besar yang Bisa Guncang KPU!
-
Fakta Baru Suami di Cakung Bakar Istri Hidup-hidup: MA Ditangkap saat Nge-fly Narkoba di WC
-
Indonesia Siap Berkontribusi Nyata Lawan Perubahan Iklim, Begini Caranya!
-
Prabowo Desak Akhiri Konflik Palestina-Israel: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian!
-
Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
-
Tutup Pintu Damai, Ridwan Kamil Pilih Tak Hadir Saat Mediasi dengan Lisa Mariana di Bareskrim
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia