- Erros Djarot menilai DPR tidak independen karena dikendalikan ketua umum partai
- Kekuasaan politik disebut dikuasai elite partai dan konglomerat, merugikan rakyat
- Erros menyerukan reformasi sistem politik agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat
Suara.com - Erros Djarot, sutradara dan politikus Indonesia mengutarakan kondisi politik Indonesia saat ini, khususnya mengenai dominasi ketua umum partai dalam sistem demokrasi yang ada.
Menurutnya, kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya tidak independen, melainkan berada sepenuhnya di bawah kendali ketua partai.
Erros menyebut situasi ini telah membuat negara seolah-olah “disandera” oleh para ketua umum partai.
“Jadi sebetulnya kita ini negeri ini disandera oleh para ketua umum partai. Even itu anggota DPR-nya disandera sama ketua partainya,” ujar Eros dalam perbincangan di akun YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (21/9/2025).
Erros menilai bahwa kewenangan anggota DPR saat ini hanya sebatas formalitas.
Semua keputusan penting, mulai dari pencalonan pejabat publik hingga penentuan posisi strategis negara, harus mendapatkan persetujuan dari ketua partai.
“Mau jadi apa pun harus lewat legislatif. Mau jadi apalah duta besar kek apa kek namanya itu lewat legislatif. Lewat siapa? Lewat DPR. Enggak, lewat ketua umum partai karena semua ditentukan sama ketua umum partai. Ya. Jadi negara ini sebetulnya,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi ini sebagai bentuk ketidakjujuran politik yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurut Erros, para politisi kerap tampil seolah berkuasa, padahal sebenarnya hanya menjalankan perintah dari pimpinan partai.
Baca Juga: Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
“Saya ini pernah ada di dalam situasi itu, jadi saya tahu persis kondisinya. Orang-orang yang terlihat sombong, merasa hebat, padahal hanya dipanggil dan diatur oleh ketua umum mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, politikus ini mengungkapkan bahwa ketergantungan penuh pada ketua umum partai ini berujung pada penderitaan rakyat.
Kepentingan publik sering kali dikesampingkan demi kepentingan segelintir elite.
“Rakyat yang dikorbankan selesai. Boleh dikatakan saya tidak mengatakan dikorbankan. Kalau mereka punya kepentingan yang berdampak pada rakyat disengsarakan bisa terjadi,” tegasnya
Bahkan, Erros menyebut bahwa struktur kekuasaan saat ini tidak hanya dikuasai oleh ketua partai, tetapi juga oleh para konglomerat yang memperkuat cengkeraman oligarki di Indonesia.
“Dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini oligarki ini ya. Itu sebenarnya negara ini di penjara itu aja. Begitu dua ini ketemu ya saling berbagi kepentingan selesai,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Ingatkan Seluruh Kader Gerindra, Sugiono: Pejuang Politik Harus Bela Kaum Lemah dan Miskin
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem