- Erros Djarot menilai DPR tidak independen karena dikendalikan ketua umum partai
- Kekuasaan politik disebut dikuasai elite partai dan konglomerat, merugikan rakyat
- Erros menyerukan reformasi sistem politik agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat
Suara.com - Erros Djarot, sutradara dan politikus Indonesia mengutarakan kondisi politik Indonesia saat ini, khususnya mengenai dominasi ketua umum partai dalam sistem demokrasi yang ada.
Menurutnya, kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya tidak independen, melainkan berada sepenuhnya di bawah kendali ketua partai.
Erros menyebut situasi ini telah membuat negara seolah-olah “disandera” oleh para ketua umum partai.
“Jadi sebetulnya kita ini negeri ini disandera oleh para ketua umum partai. Even itu anggota DPR-nya disandera sama ketua partainya,” ujar Eros dalam perbincangan di akun YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (21/9/2025).
Erros menilai bahwa kewenangan anggota DPR saat ini hanya sebatas formalitas.
Semua keputusan penting, mulai dari pencalonan pejabat publik hingga penentuan posisi strategis negara, harus mendapatkan persetujuan dari ketua partai.
“Mau jadi apa pun harus lewat legislatif. Mau jadi apalah duta besar kek apa kek namanya itu lewat legislatif. Lewat siapa? Lewat DPR. Enggak, lewat ketua umum partai karena semua ditentukan sama ketua umum partai. Ya. Jadi negara ini sebetulnya,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi ini sebagai bentuk ketidakjujuran politik yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurut Erros, para politisi kerap tampil seolah berkuasa, padahal sebenarnya hanya menjalankan perintah dari pimpinan partai.
Baca Juga: Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
“Saya ini pernah ada di dalam situasi itu, jadi saya tahu persis kondisinya. Orang-orang yang terlihat sombong, merasa hebat, padahal hanya dipanggil dan diatur oleh ketua umum mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, politikus ini mengungkapkan bahwa ketergantungan penuh pada ketua umum partai ini berujung pada penderitaan rakyat.
Kepentingan publik sering kali dikesampingkan demi kepentingan segelintir elite.
“Rakyat yang dikorbankan selesai. Boleh dikatakan saya tidak mengatakan dikorbankan. Kalau mereka punya kepentingan yang berdampak pada rakyat disengsarakan bisa terjadi,” tegasnya
Bahkan, Erros menyebut bahwa struktur kekuasaan saat ini tidak hanya dikuasai oleh ketua partai, tetapi juga oleh para konglomerat yang memperkuat cengkeraman oligarki di Indonesia.
“Dikendalikan oleh institusi yang namanya institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat ini oligarki ini ya. Itu sebenarnya negara ini di penjara itu aja. Begitu dua ini ketemu ya saling berbagi kepentingan selesai,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
Cegah Kematian Gajah Sumatera Akibat EEHV, Kemenhut Gandeng Vantara dari India