Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar polling online ihwal alternatif calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Polling online dilakukan sejak 11 April hingga 22 Mei 2018. Total peserta polling yakni 71.106 dengan peserta perempuan 18,83 persen dan laki-laki 81,17 persen.
Peserta berasal dari berbagai kota di Indonesia dari usia 18-24 tahun (17,79 persen), 25-34 tahun (36,73 persen), 35-44 tahun (19,48 persen), 44-54 tahun (11,57 persen), 55-64 tahun (9,93 persen), dan 65 keatas (4,50 persen).
Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan dari hasil polling ada 12 nama alternatif cawapres Jokowi. 32 persen menyatakan pilihannya kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
"Ada 12 cawapres Pak Jokowi. Dari sejumlah nama hasilnya, 32 persen atau tertinggi mendukung pak Mahfud MD," kata Grace dalam jumpa pers di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/7/2018).
Di urutan kedua ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan perolehan 14 persen. Selanjutnya ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan 14 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastut mendapat dukungan 10 persen dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko 6 persen.
Selanjutnya di posisi enam yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mendapat dukungan 4 persen, mantan Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana 3 persen, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mendapat dukungan 3 persen, Ketua GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas yakni 3 persen, Bos CT Corp Chairul Tanjung 2 persen, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga 2 persen dan pendiri Gojek Nadiem Anwar Makarim 1 persen.
Grace menuturkan, hasil polling tersebut menunjukkan Mahfud MD pantas mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
"Hasil polling masyarakat lebih suka jika pak Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi," kata Grace.
Baca Juga: Ayo Cegah Perpeloncoan di Hari Pertama Masuk Sekolah
Grace menambahkan, dengan memililih Mahfud MD yang bukan merupakan orang partai, tidak akan membuat keretakan dan kerenggangan di partai koalisi Jokowi
"Sosok Mahfud MD diterima di antara partai dan non partai, diterima di NU, Muhamnadiyah dan berbagai cluster masyarakat. Ini adalah win win solusinya dan tidak membuat keretakan dan kerenggangan partai koalisi," katanya menjelaskan.
Berita Terkait
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Singgung Demo untuk Rusuh, Prabowo Ajak Pihak yang Tidak Suka Dengannya Bertarung di 2029
-
Jokowi Mati-matian Bela PSI, Dinilai Bukan Sekadar Dukungan
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?