Suara.com - Mantan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengungkap pencopotan dirinya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengaku dipecat bukan melalui surat keputusan, melainkan melalui pesan WhatsApp.
Ia pun mempermasalahkan terkait pencopotan dirinya, karena tidak melalui mekanisme surat keputusan atau SK.
"Yang saya masalahkan selama ini saya belum terima keputusan gubernur yang asli, hanya saya di WA, dipensiunkan," ujar Bambang saat dihubungi wartawan, Senin (16/7/2018).
Menurut Bambang, usai dicopot Anies, dirinya hingga kini belum mendapatkan penugasan yang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Belum. Terus saya bagaimana? kan serba susah. Saya kerja nggak diakui karena sudah dipensiunkan gubernur. Ya karena pas dinyatakan begitu (dicopot) ya lebih baik saya ngggak datang ke kantor. Kan saya dapat WA. Tapi belum dapat surat resmi ke saya. Kalau saya datang ya ngapain," kata dia.
Tak hanya itu, Bambang mengungkapkan, dirinya akan pensiun pada 1 Oktober 2018. Namun hingga kini belum mendapat surat keputusan waktu pensiun tersebut.
"Karena SK pensiunnya Oktober. Saya jauh-jauh hari sudah ngurus ke BKD (Badan Kepegawain Daerah) dan sudah ada keputusan atas nama presiden. Saya pensiun per 1 Oktober 2018. Kemarin ada rotasi jabatan saya diputuskan pensiun. Pensiunnya per tanggal berapa nggak disebutin," ucap Bambang.
Ia pun mengibaratkan dirinya seperti tahananan kota, lantaran diharuskan untuk absen di kantor Wali Kota Jakarta Timur, namun tak mendapat penugasan.
"Tapi jangan sampai tiap hari suruh absen tapi kerja gimana nggak jelas. Jadi saya kaya tahanan kota, mau pergi tapi enggak bisa," kata dia.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor PLN Pusat Sejak Senin Sore
Bambang mengungkapkan hal sama juga dialami oleh mantan Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede dan mantan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi.
"Pak Anas dan Mangara kan masih lama. kalo saya 1 Oktober sudah saya urus dari jauh hari supaya pas saya pensiun saya udah punya surat," tandasnya.
Sebelumnya, Anies melakukan perombakan di lima wali kota administratif dan Bupati Kepulauan Seribu. Kelima wali kota baru itu ialah Bayu Meghantara, Jakarta Pusat, Rustam Effendi Jakarta Barat, M Anwar Jakarta Timur, Marullah Matali Jakarta Selatan dan Syamsudin Lologau, Jakarta Utara. Sementara Bupati Kepulauan Seribu kini dijabat Husein Murad.
Berita Terkait
-
DPRD Saran Anies Kasih Tempat kepada Lima Wali Kota yang Dicopot
-
PDIP Kritisi Persiapan Asian Games di Jakarta
-
Anies Jadi Imam Salat Jenazah Petugas Damkar yang Tewas di Sunter
-
Mau Urus Jakarta, Anies Larang Wartawan Tanya soal Pilpres 2019
-
Datang ke Markas PKS, Anies Klaim Tak Bicarakan Pilpres 2019
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis