Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memeriksa prosedur perihal penempatan para pejabat usai dicopot pada (5/7/2018) lalu.
Hal ini menyusul pernyataan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana yang mengeluhkan tak mendapat penempatan yang jelas usai dicopot
"Nanti saya cek lagi ya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Kata Anies, dengan mengetahui adanya reaksi dari para pejabat yang dicopot, ia bisa menilai mana pejabat yang bisa diajak bekerjasama atau tidak di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Bagi saya ini juga ujian kok, ujian siapa? ya ujian, ya terbiasa dalam birokrasi itu ada keputusan dijalankan, ada keputusan dan disitu ada yang kita bisa kemudian mereview kok, bagaimana orang bisa bereaksi (terhadap) keputusan," kata dia.
"Malah itu membantu memberikan masukan bagi saya, mana yang bisa ajak kerjasama mana yang saya tidak bisa kerjasama. Nggak apa-apa nanti prosedurnya kita cek," sambungnya.
Anies menegaskan dirinya memiliki catatan terkait kinerja para pejabat yang dicopot. Pasalnya sebelum dicopot, kinerja para pejabat tersebut sudah dievaluasi oleh panitia seleksi.
"Tentunya ada kita dapat catatannya ada recordnya," tandasnya.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan usai dicopot Anies, dirinya hingga kini belum mendapatkan penugasan yang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Belum. Terus saya bagaimana? kan serba susah. Saya kerja nggak diakui karena sudah dipensiunkan gubernur. Ya karena pas dinyatakan begitu (dicopot) ya lebih baik saya ngggak datang ke kantor. Kan saya dapat WA. Tapi belum dapat surat resmi ke saya. Kalau saya datang ya ngapain," kata Bambang, Senin (16/7/2018).
Ia pun mengibaratkan dirinya seperti tahananan kota, lantaran diharuskan untuk absen di kantor Wali Kota Jakarta Timur, namun tak mendapat penugasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Lawang Sewu dan Sam Poo Kong Siap Memikat Wisatawan di Momen Libur Imlek
-
Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Dibongkar! Bonatua Klaim Identik dengan Dokumen Riset Roy Suryo Cs
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat
-
Heroik! Mahasiswi Jogja Nekat Tabrak Penjambret, Polisi Jamin Korban Tak Dipidana
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Menkes Sindir Orang Kaya Masuk PBI: Masa Gak Bisa Bayar BPJS Kesehatan Rp 42.000?
-
Jakarta Mulai Bersolek Jelang Imlek, Rano Karno: Kami Rumah Berbagai Budaya
-
Kisah Siswi SMK di Garut: Rawat Nenek Lumpuh, Terancam Putus Sekolah karena Dianggap 'Warga Mampu'