Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan menambahkan subsidi untuk program pangan Pemerintah Provinsi DKI. Tapi Sandiaga menuding keinginan Pemprov diganjal oleh DPRD DKI Jakarta.
Sebab, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi belum mau menandatangani Laporan Kerja Pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Hal ini berkaitan dengan tingginya harga telur di pasaran yang kini sudah mencapai harga Rp 30.000 per kilogram.
Padahal, apabila LKPJ tersebut sudah ditandatangani, maka Pemprov DKI bisa merumuskan APBD-P dan memasukan anggaran subsidi program pangan tersebut. Oleh karena itu, Sandiaga menyampaikan untuk tidak mempersulit proses pembangunan DKI.
"Jangan sampai menunda proses pembangunan dan jangan sampai rakyat menjadi terdampak negatif. Itu pesan untuk semua," kata Sandiaga di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta Barat, Kamis (19/7/2018).
Pesan Sandi berlandaskan pada keinginannya untuk menjamin warga DKI yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa memperoleh program pangan murah.
"Dan kita lagi menyiapkan penambahan subsidi seandainya harga ini tetap stubborn di angka sekarang Rp 30.000 ke atas untuk telur," ucapnya.
Terkait dengan keputusan Prasetio yang enggan menandatangani LKPJ Pemprov DKI 2017, Sandi mengakui siap untuk memberikan penjelasan.
"Dan kita siap karena ini kan bagian dari proses legilasi dan bagaimana kita bisa sesuai dengan perundang-undangan," kata Sandiaga.
Sandi pun mengharapkan agar DPRD DKI segera mengesahkan atau menandatangani LKPJ itu sehingga tidak menyulitkan dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi warga DKI.
Baca Juga: Sandiaga Uno: Pencopotan Pejabat DKI Jangan Dibuat Melodrama
"Harapan kita jangan sampai tertunda dan (akhirnya) masyarakat yang terdampak secara negatif tidak bisa menikmati pangan murah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ada Lurah yang Pungli, Anies Baswedan: Akan Kami Pecat
-
Ketua DPRD Jakarta: Banyak Lurah Pungli sampai Rp 200 Juta
-
DPRD Saran Anies Kasih Tempat kepada Lima Wali Kota yang Dicopot
-
Banyak Temuan, Anies Baswedan Janji Ikuti Rekomendasi BPK
-
Berpotensi Rugikan Negara, DPRD Soroti Temuan BPK di Pemprov DKI
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Prabowo Sentil Bali Kotor, Gubernur Wayan Koster: Sampah Kiriman dari Luar Daerah
-
Politik Luar Negeri Versi Prabowo: Tak Ikut Blok Mana Pun, Harus Siap Hadapi Dunia Sendiri
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana