Suara.com - Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang heran dengan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak meminta agar anggarannya dinaikkan pada tahun 2019 mendatang. Padahal kata dia, beban kerja yang ada di KPK sangat tinggi.
Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).
"Kok KPK nggak minta anggaran tambah. Ada fungsi penindakan, pencegahan, ini kan banyak fungsi," kata Junimart.
Karena itu, dia mengingatkan pimpinan KPK untuk bisa memastikan dengan tepat anggaran yang akan diajukan. Dia berharap KPK dapat menjamin anggaran yang dimintanya tersebut tidak kurang.
"Tolong pak ketua bisa sampaikan apakah anggarannya cukup pak? Melihat beban kerja (seperti ini)," kata Junimart.
Sementara dalam RDP Ketua KPK Agus Rahardjo meminta agar alokasi anggaran atau pagu anggaran KPK tahun 2019 mendatang mencapai Rp 850 miliar. KPK berharap agar DPR menyetujui anggaran tersebut, walaupun sebenarnya anggaran tersebut dinilai masih kecil.
"Tolong untuk tidak dikurangi lagi (dari angka tersebut)," kata Agus.
Sebelumnya, Agus menjelaskan kepada Komisi III terkait serapan anggaran tahun 2018. Agus mengatakan hingga Juni 2018, anggaran yang sudah terserap sudah mencapai Rp 355 miliar atau 45 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 790 miliar.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Kabinet Jokowi Pengecut, KPK Jadi Ugal-ugalan
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi